PERADILAN MILITER DI BAWAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN YURISDIKSINYA


OLEH: MAYOR DR.TIARSEN BUATON, SH.,LLM

ABSTRAK

(Tulisan dibawah ini merupakan abstark dari  Disertasi Tarsen Buaton yang berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan senat Guru Besar fakultas Hukum UI dibawah pimpinan Dekan fakultas Hukum UI Prof.Dr. safri Nugraha, S.H.,LL.M. Tiarsen Buaton lulus dengan yudisium sangat memuaskan, dan menjadi seorang doktor pertama dalam bidang Ilmu Hukum Militer. Bertindak sebagai promotor Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. dengan ko-promotor Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A. Para penguji terdiri atas Prof. Dr. Sri Soemantri M, S.H., Prof. Dr.Andi Hamzah, S.H., Prof. Dr. Valerine J. L. Kriekhoff, S.H., M.A. dan  Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.A.).

Sistem peradilan militer yang berlaku di dunia berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain. Ada ahli yang menggolongkan sistem peradilan militer didasarkan pada tiga sistem  hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu common law system, roman law system dan socialist law system. Namun beberapa ahli yang lain menggolongkan sistem peradilan militer berdasarkan kewenangan mengadili atau jurisdisksi dari pengadilan militer itu sendiri menjadi empat golongan yaitu
(1) peradilan militer mempunyai yurisdiksi bersifat umum,
(2) Peradilan militer mempunyai yurisdiksi umum yang berlaku secara temporer,
(3) Peradilan militer mempunyai yurisdiksi terbatas pada kejahatan militer dan
(4) peradilan militer mempunyai yurisdiksi hanya pada saat perang atau operasi militer.

Selain penggolongan ini masih ada sistem penggolongan yang lain. Kebanyakan peradilan di berbagai negara lebih menganut pada sistem peradilan militer yang berwenang mengadili kejahatan secara umum.

Sistem peradilan militer di Indonesia saat ini lebih menganut pada system dimana peradilan militer mempunyai yurisdiksi yang bersifat umum yaitu berwenang mengadili kejahatan umum dan kejahatan sipil. Namun demikian yurisdiksi peradilan militer tersebut tidak murni lagi seperti penggolongan yang pertama. Hal ini terjadi setelah lahirnya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dimana berdasarkan ketentuan tersebut kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh Prajurit TNI diadili pada Pengadilan HAM.

Rencana DPR untuk merubah system peradilan militer dengan membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya terbatas mengadili kejahatan militer menimbulkan pro dan kontra, dimana masing masing mempunyai alasan yang berbeda. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pertimbangan dan masukan kepada DPR dan Pemerintah dalam rangka menyusun Rancangan Undang Undang Peradilan Militer yang baru dan sekaligus memberi jawaban atas beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, bagaimana kedudukan dan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, bagaimanakah kedudukan asas-asas militer yang merupakan bagian dari asas-asas peradilan militer seperti asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer, apabila prajurit yang melanggar tindak pidana umum diadili pada peradilan umum. Ketiga, sistem Peradilan Militer yang bagaimanakah yang seyogiyanya diterapkan di Indonesia .

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tujuan untuk mengkaji unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan hukum Indonesia dan berbagai negara. Oleh karena itu penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis komparatif secara terbatas, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang mengatur yurisdiksi peradilan militer dari beberapa negara (Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Norwegia , Malaysia , Cina dan Belanda).  Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan sejarah atau “historical approach” yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan peradilan militer di Indonesia sejak kemerdekaan sampai tahun 2008 terutama dilihat dari kedudukan dan yurisdiksinya.

Teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut diatas terdidiri dari tiga teori. Pertama, teori tentang pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan teorinya bernama trias politica,dimana kekuasaan dipisahkan menjadi tiga cabang, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif atau administratif, dan cabang kekuasaan yudikatif. Kedua, adalah teori Lawrence M. Friedman tentang sistem hokum. Menurut Friedman, pada prinsipnya ada tiga elemen sistem hukum dalam suatu negara, yaitu struktur (structure),substansi (substance), dan budaya hukum (legal culture. Ketiga teori yang dikemukakan dalam bukunya Bernhard Grossfeld berjudul “The Strength and Weakness of Comparative Law”. Dikatakan bahwa tiap kebudayaan mempunyai hukumnya sendiri dan tiap hukum mempunyai individualitasnya sendiri (Every culture has its particular law, and every law has an unique individuality).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan setelah dilakukan analisa baik dilakukan secara deskriptif maupun dengan cara preskriptif maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana diuraikan berikut ini. Pertama, bahwa setelah ditetapkannya UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan  Mahkamah Agung, yang  sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali Markas Besar TNI, membuat peradilan militer semakin independen dan imparsial, terbebas dari campur tangan komando. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengadilan umum tidak tepat untuk mengadili tindak pidana (baik pidana umum maupun pidana militer) yang dilakukan oleh prajurit. Untuk itu dibutuhkan suatu pengadilan militer yang terpisah untuk menegakkan standard disiplin militer secara khusus di dalam Angkatan Bersenjata karena militer dianggap sebagai komuniti khusus, yang mempunyai disiplin khusus, yang mempertaruhkan nyawanya  dan dipersiapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Kedua, bahwa asas-asas peradilan militer yaitu asas kesatuan komando, asas komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan asas kepentingan militer merupakan asas yang harus ada dalam sistem peradilan militer selain asas umum yang terdapat dalam peradilan umum. Apabila asas tersebut tidak berlaku maka fungsi komandan selaku Ankum/Papera juga tidak berlaku lagi atau peranannya akan berkurang. Dengan demikian juga, fungsi pembinaan yang dilakukan oleh komandan selaku Pembina disiplin akan berkurang atau sama sekali hilang dan ketaatan prajurit akan berkurang terhadap komandan. Selanjutnya apabila ketaatan berkurang maka disiplin prajurit juga akan berkurang. Dan apabila disiplin berkurang maka efisiensi, kesiapan dan efektifitas pasukan akan sulit dicapai. Konsekuensi logisnya adalah bahwa hal tersebut akan mengganggu stabilitas keamanan negara.

Ketiga, bahwa sistem peradilan militer yang seyogiyanya  diterapkan di Indonesia adalah sistem peradilan militer yang sesuai dengan budaya militer Indonesia dimana berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana Peradilan Militer masih tetap mempunyai yurisdiksi untuk mengadili kejahatan militer dan kejahatan umum.

Mengingat peradilan militer sudah berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, baik bersifat teknis yuridis maupun organisasi, administrasi dan finansial sehingga membuat peradilan militer sudah semakin bersifat independen dan akuntabel maka disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1.      Agar Pemerintah dan DPR RI tidak mengubah sistem peradilan militer yang sedang berlaku saat ini. Untuk itu, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tetap dipertahankan dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Perubahan terhadap aspek struktural sudah dilakukan dengan menempatkan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung dan hal ini sudah membuat hakim-hakim militer pada peradilan militer lebih independen dan akuntabel. Apabila terpaksa merubah yurisdiksi peradilan militer cukup kejahatan tertentu saja yang dapat diserahkan kepada peradilan umum seperti korupsi karena memang saat ini sudah ada pengadilan khusus yang mengadilinya dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pengadilan TIPIKOR.

2.      Agar DPR dan Pemerintah menghentikan sementara pembahasan  Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, atau melakukan pembahasan secara bersamaan baik terhadap hukum formal maupun hukum materielnya yaitu semua ketentuan yang berkaitan dengan Peradilan Militer tersebut. Hal ini disarankan sebab yang mau dibangun adalah sistem peradilan militer yang komprehensif bukan parsial; mengingat pula bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur secara spesifik batasan atau definisi tentang apa itu kejahatan militer dan kejahatan umum dalam kehidupan militer, karena selama ini kejahatan umum juga menjadi yurisdiksi peradilan militer, sebagaimana berlaku di negara lain. Kebanyakan negara menetapkan bahwa kejahatan umum dianggap sebagai kejahatan militer sehingga kejahatan umum juga menjadi yurisdiksi peradilan militer.  Belum pernah ada ketentuan yang mengatur tentang hukum acara untuk memproses prajurit yang melakukan kejahatan umum biasa, kecuali kejahatan HAM Berat. (pengalaman menunjukkan bahwa semua kasus Pelanggaran HAM Berat yang nota bene diadili oleh hakim sipil ternyata semua bebas). Apakah nantinya militer disamakan dengan orang sipil sehingga harus disidik oleh polisi, hal ini harus dipertimbangkan secara hati-hati, tanpa harus dipaksakan.

3.      Agar sebelum menyusun Rancangan Undang-Undang yang akan mengatur semua ketentuan tersebut, perlu dilakukan suatu kajian akademis yang komprehensif terhadap aspek substansi, aspek struktural dan aspek kultural, mengingat hukum itu hidup dalam komunitas khusus yaitu masyarakat militer. Disertasi ini dapat dijadikan sebagai langkah awal bagi DPR dan Pemerintah untuk mengkaji ulang atas RUU tentang Peradilan Militer. Untuk itu Pemerintah dan DPR agar mempertimbangkan ulang apakah prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum perlu diadili pada pengadilan umum. Apabila terpaksa dilakukan perubahan yurisdiksi peradilan militer cukup kejahatan korupsi saja yang diserahkan ke pengadilan umum disamping kejahatan HAM yang sudah berada pada yurisdiksi Pengadilan HAM.

4.      Agar Mahkamah Agung melanjutkan pembenahan terhadap organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan peradilan militer dan melakukan pengawasan yang ketat di bidang tehnis yuridis atas pelaksanaan proses persidangan di lingkungan peradilan militer sehingga tercipta peradilan yang bersifat independen terbebas dari campur tangan pihak luar.

5.      Agar Pemerintah dan DPR segera membentuk Tim Pokja Terpadu yang dianggap ahli dalam bidang hukum militer baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan militer aktif yang bertugas untuk menyusun ketentuan perundang undangan yang berkaitan dengan hukum militer baik hukum formal maupun hukum materiel dengan telebih dahulu melakukan kajian akademis. Dengan demikian Tim Pokja yang baru ini akan lebih aspiratif karena dapat menyerap aspirasi dari kalangan TNI dimana nantinya Undang Undang tentang Peradilan Militer ini diterapkan.

***

 

Biodata:

 

NAMA                         : MAYOR DR.TIARSEN BUATON, SH.,LLM

ALAMAT RUMAH     : Kompleks Kimia Farma, Blok C III / 7

Parung Serab, Ciledug, Tangerang

ALAMAT KANTOR   : DIREKTORAT HUKUM TNI AD  JLN. KYAI TAPA NO.101, GROGOL,  JAKARTA BARAT.TELP.0215605904, 0215602113

TGL LAHIR                : TAPANULI UTARA, 15 August 1963

PEKERJAAN             : TNI AD

PANGKAT/NRP        : MAYOR CHK/ NRP 33991

JABATAN                   : Kasi DUKKUM OPSMIL PERANG Subdit BANDUKKUm

JENIS KELAMIN                  : LAKI-LAKI

STATUS                     : KAWIN  / ANAK 3

BANGSA                   : Indonesia

PENDIDIKAN          :

1)       SD Negeri hutari pusuk II, parlilitan TAMAT TAHUN 1975

2)       smp rk pakkat kelas 1 TAHUN 1976

3)       smp SEMINARI (KELAS PRIMA, SEKUNDA, TERTIA TAHUN 1977-1980)

4)       SMA SEMINARI (KELAS GRAMATIKA, SINTAXIS, POESIS TAHUN 1980)

5)       s1 – universitas GADJAH MADA (1989)

6)       S2 –   SHEFFIELD UNIVERSITY ,    england , (1998)

7)       S3 – Pascasarjana fakultas hukum      universitas INDONESIA 2009

Riwayat Pendidikan di lingkungan militer

1990               :  Sekolah Perwira Militer Wajib (SEPAMILWA)

1992             :Defense Language Center Jakarta  ( Advanced English Course)

1993               : Defense Language Center Jakarta   ( Basic English Instructor Course).

1990               : Sekolah Peralihan Perwira (Sekalihpa)

1995               : The British Council Jakarta

English For Academic Purpose Course

1996               : The British Council Jakarta

English For Academic Purpose Course

2001               : Sekolah Lanjutan Perwira (SELAPA)

3.         KURSUS DI LUAR NEGERI

2002               : Kursus Hukum Humaniter (Perang)

di San Remo Italia.

2006               : Peacekeeping operation Course , Amerika Serikat

2006               : Law  Development  Course,  Amerika Seikat

2006                 The Course of Military Support Operation , Amerika Serikat

PENGALAMAN PENUGASAN

1990 – 2000              : Anggota Kelompok Bantuan, Nasehat dan Penyuluhan Hukum, Kumdam VII / Wirabuana, Makassar

1995 – 2000             : Ketua Primkopad Kumdam VII / Wirabuana, Makassar

2000 – 2001             : Kepala urusan Pengkajian Hukum dan Perundang-undangan Subdit Undang, Ditkumad, Jakarta .

 

2001 : Sebagai Anggota Delegasi TNI AD dalam rangka pembuatan perjanjian dengan Angkatan Bersenjata Singapura.

2002 – 2004             : Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pengkajian Hukum dan Perundang-undangan, Subdit Undang Dikumad, Jakarta .

2004 – Sekarang      : Kepala Seksi  Dukungan Hukum Operasi Militer Untuk Perang, Subdit Bandukkum, Ditkumad, Jakarta

2000 – Sekarang     : Anggota Pokja Tetap Hukum Humaniter TNI AD, Jakarta .

2000 – Sekarang  :

1.   Dosen di Sekolah Tinggi Hukum Militer dengan mata kuliah:

a.   HUkum Internasional

b.  Hukum Humaniter

c.  Hukum Perjanjian Internasional

d.  Hukum Organisasi Internasional

 

2.  Dosen Di Universitas Atmajaya untuk mata kuliah: Hk. Internasional, Hukum Humaniter dan Bahasa Innggris Hukum

3.  Guru militer di Pusdikkum di bidang Hukum Perang (Humaniter) dan  Ham.

4.  Tim Penatar Hukum Humaniter dan Ham, Pokja Tetap Hukum Humaniter TNI AD.

2004- Sekarang.      :  Sebagai Asisten Dosen  pada Program Pasca Sarjana (S2) di Sekolah Tinggi Hukum Militer.

4.  Tulisan yang pernah dimuat

a. Yurisdiksi Peradilan Militer di Amerika Serikat dimuat dalam Jurnal Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer,  Volume 1 Tahun 2007

b. Peradilan Militer di Indonesia dimuat dalam Jurnal Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer,  Volume 2 Tahun 2008

c.  Peradilan Militer di Amerika Serikat, dimuat dalam Majalah Advokasi Babinkum, Periode Desember 2008.

 

d. Upaya Penerapan Hukum Humaniter di Lingkungan TNI, dimuat dalam Majalah Advokasi Babinkum, Periode Januari 2009.

e. Ikut menterjemahkan Buku Bertempur secara Benar diterbitkan oleh ICRC.

 

Jakarta,  25 Maret 2009

DR. TIARSEN BUATON, SH., LLM

6 thoughts on “PERADILAN MILITER DI BAWAH KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN YURISDIKSINYA

  1. siang pak..
    aku lisa mhasiswi fakultas hukum univ. andalas padang.
    aku mau skripsi, dan kbetulan mngambil tema ttg peradilan militer..
    tapi aku kesulitan mncari literaturnya.
    bisa minta saran dan bntuannya pak??
    terima kasih

  2. Lisa, aku kirimkan alamat email dari penulisnya ke email lisa ya. silahkan langsung tanya saja ke beliau. Kasih tau kalau lisa sdh membaca artikelnya ini.

    Salam dan selamat membuat skripsi.

  3. selamat siang Pak ,saya M.suyanto masiswa pasca sarjana unlam sekarang sedang dalam penelitain tesis yang juga kebetulan meneliti tentang peradilan militer,sdan saya juga sangat terbatas sekali mengenai literatur atau tulisan tentang peradilan militer,mohon bapak berkenan memberikan petunjuk dan arahan ,trima kasih.

  4. horas pak
    aq doni mahasiswa hukum USU, saat ini lagi nyusun skripsi pak.
    kbetulan skripsiku membahas tentang peradilan militer.
    aq terbentur dan kesulitan mencari literaturnya.
    mohon bantuannya pak.
    btw asal saya dari pakkat kabupaten humbahas dan melihat biodata bapak kita brarti pernah satu sekolah karena saya juga tamatan SMP RK Pakkat.
    suatu kebanggaan bisa kenal dengan dongan sahuta yang udah sukses.
    horas bona pasogit
    humbang hasundutan nauli.
    mauliate!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s