BKD Humbahas Dipertanyakan, Eks Guru Diangkat Jadi Kepala Bappeda * Ka BKD Humbahas Toni Sihombing: Itu Tak Melanggar PP 41


Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on April 30th, 2009

Medan (SIB)
Sejumlah PNS di beberapa instansi pemerintahan di Sumut, plus masyarakat lainnya dari kalangan praktisi hukum di daerah ini mempertanyakan kebijakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) yang mengangkat seorang pejabat eks guru menjadi kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang idealnya dijabat seorang eksakta.
Praktisi hukum Mangaliat Simarmata SH dari Partai Buruh Propinsi Sumut, dan beberapa PNS di salah satu instansi pemerintahan Propinsi Sumut, dalam satu acara informal di Medan menyebutkan daerah Humbahas yang baru mekar sebagai kabupaten baru dari Kabupaten Tapanuli Utara pasca pembentukan kabupaten baru sebelumnya, Toba Samosir, idealnya harus menempatkan figur yang layak dan lebih berkompeten dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah, khususnya pasca pemekaran.
“Kalau Humbahas itu sudah menjadi daerah mapan seperti beberapa daerah lainnya di Sumut, mungkin tak harus kepala Bappeda-nya dari kalangan non-eksak. Tapi kalau masih dalam tahap membangun dari awal seperti sekarang ini, bagaimana perencanaan pembangunan itu bisa sesuai Renstra kalau dipimpin seorang eks guru. Jangan-jangan ini hanya kebijakan politis yang secara tak langsung memposisikan Bappeda itu sebenarnya tak perlu ada di beberapa daerah seperti sekelas Humbahas ini,” ujar Simarmata menimpali pernyataan kalangan PNS itu, di hadapan SIB, Senin (27/4) kemarin.
Mereka menyebutkan, situasi yang mempertanyakan bahkan mengecam kebijakan Pemkab Humbahas di jajaran BKD Humbahas itu sebenarnya sudah berlangsung lama, namun terkesan didiamkan karena adanya indikasi tekanan dari pihak pejabat teras setempat. Ironisnya, ujar mereka, indikasi itu malah disebutkan berkaitan dengan kepentingan seseorang pejabat menjelang Pilkada Humbahas awal 2010 mendatang.
Namun, Kepala BKD Humbahas Drs Toni Sihombing membantah kalau pengangkatan eks guru (Drs JW Purba) sebagai Kepala Bappeda merupakan tindakan “asal comot” atas penggantian Ir Parlaungan Sihombing, kepala Bappeda Humbahas sebelumnya.
“JW Purba itu memang dulunya guru. Tapi jauh sebelum diangkat menjadi Kepala Bappeda Humbahas, dia adalah pejabat eselon III yang sudah pernah menjabat kepala bidang (Kabid) di Bappeda sendiri. Lalu, dia memang memenuhi kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan tugasnya saat ini. Tak ada hal-hal atau unsur yang melanggar PP No 41 dalam hal ini. Semuanya sudah sesuai prosedur dan mekanisme baku yang berlaku sesuai peraturan dan undang-undang, dan tak ada aturan manapun yang menyebutkan bahwa kepala Bappeda itu harus orang eksakta walaupun tugas itu dominan soal perencanaan pembangunan yang sepintas memang berbau arsitektur, disain, konstruksi, dsb,” ujar Toni Sihombing kepada SIB di Medan.
Kepala BKD Humbahas itu bersama beberapa rekannya sejawat di Pemkab Humbahas kebetulan hari itu sedang berada di Medan untuk urusan keluarga. Sementara, Kepala Bappeda Humbahas Drs JW Purba yang disebutkan sumber SIB sedang berada di kantor Dispora Propinsi Sumut, menolak berkomentar ketika dikonfirmasi lanjut oleh SIB soal pengangkatannya yang menuai kontroversi di jajaran Pemkab tersebut.
“Ah, saya rasa tak ada masalah dengan itu (soal pengangkatannya dari kalangan eks guru-Red) dan hubungan saya dengan Parlaungan Sihombing (kepala Bappeda sebelumnya) tetap baik-baik saja kok,” katanya singkat. (M9/f)

2 thoughts on “BKD Humbahas Dipertanyakan, Eks Guru Diangkat Jadi Kepala Bappeda * Ka BKD Humbahas Toni Sihombing: Itu Tak Melanggar PP 41

  1. dengan pengangkatan bp JW purba terlihat sekali supaya pak Mandin Sihombing aman untuk periode ke-2 untuk itu mari kita rakyat humbahas jeli jangan sampai kita dibodoh-bodohi bupati terus, pilih bupati baru aja, karena pengangkatan seperti itu sudah banyak, misalnya juga dari PPl jadi camat , dari penjaga sekolah menjadi Sekretaris Camat, jadi mau dibawa kemana ini Humbahas oleh pak Makdin Sihombing !!!! sadarlah rakyat pilih yang tepat

  2. Saya setuju bahwa kita perlu mengkritisi pengangkatan pejabat publik sehingga tidak asal menunjuk orang. Namun saya sedih membaca judul dan isi berita ini yang menonjolkan sebutan “Eks Guru”.
    Apakah seorang Guru tidak bisa meniti karir yang lebih tinggi ? Apakah seorang Guru dianggap tidak punya kemampuan apa-apa selain mengajar di kelas ? Kasihan Guru yang selalu dianggap warga kelas 2.
    Saya bukan ingin membela Drs JW Purba karena saya tidak kenal beliau, dan saya juga tidak punya kepentingan apa-apa dengan diangkatnya beliau sebagai Kepala Bappeda.
    Saya hanya ingin mengatakan janganlah menyoroti pengangkatan itu karena latar belakangnya sebagai Guru, tetapi sebaiknya dari Kompetensi yang dimilikinya. Kalau memang tidak kompeten, siapapun orangnya sebaiknya tau diri dan tidak asal terima jabatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s