SUDAH DISURATI BERULANG KALI – OKNUM DPRD HUMBAHAS BELUM JUGA KEMBALIKAN DANA TO DAN TKI


http://batakpos-online.com

Peraturan Pemerintah (PP) No 37 tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif  (TKI) Dewan dan Tunjangan Operasional (TO) Pimpinan Dewan, hingga saat ini masih menuai masalah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Hal itu disebabkan pasca-ditariknya PP tersebut, dikeluarkan PP No 21 Tahun 2007 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 21 tahun 2007, di mana dalam dituangkan Pasal 14 menganjurkan agar dana komunikasi intensif dikembalikan paling lambat 1 April 2007.  Akan tetapi, niat baik untuk mengembalikan TO sebesar Rp265.788 juta dan TKI sebesar Rp1.606.500 miliar oleh para oknum anggota maupun pimpinan DPRD Humbahas hingga berita ini, belum ada.

Ketika para wartawan menanyai langsung Obzen Simamora, Kasubbag Umum Sekwan DPRD Humbahas, Selasa (28/4) di ruang kantor Sekretariat Dewan Kabupaten Humbahas, disebutkan keterlambatan pengembalian dana tersebut bukan kesalahan mereka. Sebab, para anggota DPRD Humbahas sudah disurati berulang kali. Karena sesuai mekanisme para anggota Dewan hanya diminta untuk mengembalikan dana TKI maupun TO yang telah mereka terima, dan Sekretariat Dewan tidak berhak melakukan pengutipan dana tersebut dengan memotong gaji.

Menurut Obzen, pada umumnya para anggota DPRD ketika ditagih selalu mengatakan sabar dulu. poltak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s