Aliansi Parpol Unjukrasa ke KPUD Humbahas * Tim Pencari Fakta KPUD Humbahas Temukan Penggelembungan Suara di Doloksanggul


Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on Mei 9th, 2009

Medan (SIB)
Ratusan massa menamakan dirinya Aliansi Parpol melakukan aksi unjukrasa ke kantor KPUD Humbahas, Rabu (6/5) lalu karena diduga terjadi penggelembungan suara di beberapa TPS di wilayah Humbang Hasundutan. Bahkan aliansi itu mengultimatum KPU Humbahas apabila tuntutannya tidak ditanggapi maka massa yang lebih besar akan dikerahkan ke KPUD Humbahas. Massa lebih besar itu ditargetkan akan demo ke KPUD Humbahas, Jumat (8/5) namun sampai pukul 16.00 WIB aksi unjukrasa itu tidak ada.
Aparat Polres Humbahas masih berjaga-jaga di kantor KPUD Humbahas guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat aksi unjukrasa, anggota KPUD tidak ada di kantor karena sedang berada di Jakarta. Akhirnya, perwakilan massa diterima Seketaris KPUD Thomson Hutasoit dan berjanji tuntutan massa akan disampaikan ke Ketua KPUD Humbahas. Penggelembungan suara itu juga diakui Arifin Sihite dimana anaknya Idris Sihite Caleg PKS Dapem I Kabupaten Humbahas sangat dirugikan KPUD sehingga tidak bisa duduk di DPRD Humbahas sebagai wakil rakyat. Dijelaskan, saat rekapitulasi perolehan suara di KPU Humbahas, saksi PKS tidak berterima dan tidak menandatangani berita acara dengan alasan perhitungan suara telah terjadi penggelembungan. Penggelembungan suara terjadi di TPS I Sampaean Doloksanggul dan TPS III Kelurahan Pasar Doloksanggul.
Karena permintaan saksi tidak ditanggapi, akhirnya PKS mengajukan keberatan ke KPU Provinsi Sumut supaya perolehan suara di TPS tersebut dicek ulang dan dilakukan revisi sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya KPU Provinsi Sumut menindaklanjuti surat keberatan tersebut dan meminta kepada KPUD Humbahas supaya merekapitulasi ulang penyimpangan suara di PPK Doloksanggul. Surat KPU Provinsi Sumut itu ditandatangani Irham Buana Nasution SH.
Dalam laporannya telah terjadi penggelembungan suara di model DA-B DPRD Humbahas untuk Partai Hanura. Berdasarkan dokumen C-1 paling tidak di dua TPS telah bertambah 20 suara untuk Partai Hanura sehingga PKS dirugikan dan kehilangan 1 kursi di DPRD Humbahas. KPU Provinsi Sumut juga meminta kepada KPUD Humbahas supaya dilakukan revisi atas data model DA-B dengan terlebih dahulu mengundang saksi Parpol dan Panwaslu. Menindaklanjuti surat KPU Provinsi Sumut itu, KPU Humbahas mengundang Ketua dan Anggota PPK Doloksanggul, Ketua KKPS TPS 3 Kelurahan Pasar Doloksanggul dan Ketua KPPS TPS 1 Desa Sampean Doloksanggul dalam acara revisi data rekapitulasi perolehan suara Parpol yang dilaksanakan 25 April 2009 pukul 10.00 WIB di Kantor KPU Humbahas. Namun pertemuan itu tidak membuahkan hasil karena sebelum rapat dimulai Ketua KPPS di dua TPS itu disuruh pulang Ketua KPUD Humbahas Kosmas Manalu ST.
Karena banyak isu kecurangan dan pelanggaran Pemilu, KPU Pusat membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dengan tim Devisi Hukum dan Seketaris KPU setempat termasuk di Humbang Hasundutan. Ketua TPF KPU Humbahas Agus SB Manullang STh dan seketarisnya THS Simamora. Agus SB Manullang STh ketika dikorfirmasi mengatakan sesuai dengan data-data yang diperoleh di lapangan dan dicocokkan dengan Model C-1 di KPPS sebagai pertinggal dan laporan PPK ke KPU ada ditemukan perbedaan perolehan suara. Sesuai dengan hitungan-hitungan Partai Hanura memperoleh suara di Model C-1 1638 namun di rekapitulasi di KPU 1658. Sedangkan PKS memperoleh suara sebanyak 1645. Jadi perhitungan di KPU, Partai Hanura memperoleh suara terbanyak sedangkan PKS masih dibawahnya. Namun hitungan di Model C-1 KPPS, PKS mengantongi suara lebih banyak dibanding Partai Hanura. Dalam menyelesaikan ini sebaiknya, KPUD Humbahas mengundang kembali saksi Parpol dan yang berkaitan dengan Pemilu.
Patar Simamora Caleg Partai Hanura Dapem I ketika dikonfirmasi via telpon mengatakan bahwa penggelembungan suara untuk Partai Hanura Dapem I tidak ada. “Tidak ada penggelembungan suara untuk Partai Hanura di Dapem I, walaupun ada isu itu hanya mengada-ada dan salah kaprah” tegas Patar Simamora. Ketua KPUD Humbahas Kosmas Manalu ST ketika dikonfirmasi mengenai tidak dilaksanakannya rapat revisi data rekapitulasi mengatakan bahwa rapat itu dilaksanakan. “Sesuai dengan surat KPU untuk rapat revisi data rekapitulasi di kantor KPU Humbahas terlaksana dan dihadiri saksi-saksi Parpol yang bersangkutan” tambah Kosmas Manalu. Ketua Partai Hanura Humbahas Dinas Pasaribu ketika dihubungi via telpon membantah dengan keras adanya penggelembungan suara untuk Partai Hanura di Dapem I. “ Saksi PKS telah menandatangani berita acara rekapitulasi, jadi apalagi yang mau digugat PKS,” tegas Dinas Pasaribu.(T10/g)

One thought on “Aliansi Parpol Unjukrasa ke KPUD Humbahas * Tim Pencari Fakta KPUD Humbahas Temukan Penggelembungan Suara di Doloksanggul

  1. 27 Maret 2011
    Dua Pegawai Kemendagri Divonis 1 Tahun
    JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis selama 1 tahun penjara kepada terdakwa korupsi SPPD fiktif di kementrian dalam negri, Kasubdit II Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Herie Saksono dan Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Kartiko Purnomo.

    Dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai Sapawi SH menyatakan, terdakwa terbukti melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hazairin SH.

    Selain tidak dihukum penjara, terdakwa juga hanya dibebankan membayar denda Rp 50 juta subsidair 6 bulan kurungan. Putusan itu sendiri lebih ringan 1 tahun dari tuntutan JPU. Sebagaimana dalam tuntutan JPU, terdakwa dituntut 2 tahun penjara dengan perintah segera masuk. Atas putusan itu, terdakwa dan JPU sama-sama menyatakan pikir-pikir.

    “Jeratan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana dakwaan primair JPU tidak terbukti. Namun menurut kami, terdakwa terbukti melanggar pasal 3 sebagaimana dakwaan subsidair JPU,” ujar Sapawi saat membacakan putusan.

    Menurut JPU, dirinya tetap menghargai putusan hakim dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pimpinan (Kajati, red) terkait putusan hakim yang hanya menghukum setengah lebih rendah dari tuntutannya.

    ‘’Kami tahu hakim punya kewenangan dan pertimbangan sendiri sehingga menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan yang kami ajukan. Apakah kami akan banding atau tidak, tunggu kebijakan dari pimpinan kami terlebih dahulu,’’ kata Hazairin kepada Patroli Bangsa seusai sidang.

    Sesuai dakwaan JPU, terdakwa I Herie Saksono dan terdakwa II Kartiko Purnomo dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara Rp 78 juta. Yang dituduhkan kepada Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat perintah perjalanan dinas ke beberapa daerah di Jawa Barat, Medan dan Bali.

    Beberapa penyimpangan yang diakwakan JPU diantaranya perjalanan dinas ke Cianjur Jawa Barat selama lima hari dengan beanggotakan sebanyak lima pegawai. Namun pada pelaksanaannya hanya satu pegawai yang berangkat dan hanya bertugas satu hari. Selain itu, dalam perjalanan dinas tersebut, para terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti tentang biaya penginapan yang tidak dicap dan tandatangan pengelola hotel.

    Perbuatan kedua terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen telah menyalahgunakan kewenangan yang membuat pertanggungjawaban yang menyimpang dari ketentuan Menteri Keuangan nomor 45/PMK.05/2007 tentang perjalanan dinas.
    Dikabulkan PTUN

    Sementara itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Senin (14/3), akhirnya mengabulkan gugatan DR R Wendeilyna Simarmata MSi selaku pelapor dalam kasus korupsi SPPD fiktif terhadap Menteri Dalam Negeri selaku pihak yang paling bertanggungjawab atas keluarnya Surat Keputusan (SK) No 821.2-523 tanggal 5 Oktober 2010 memberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi Evaluasi Pelaporan Kinerja Pemerintahan Daerah pada Subdit Wilayah II Ditjen Otda).

    Daiam amar putusan majelis hakim PTUN Jakarta yang diketuai Mustamar SH MH memerintahkan agar tergugat (Menteri Dalam Negeri-red) melaksanakan putusan pengadilan terhadap penggugat. Isinya, mengabulkan seluruh gugatan terhadap penggugat, menyatakan batal dan mencabut SK Menteri Dalam Negeri tersebut, mengembalikan penggugat kepada jabatan semula atau setara dengan jabatan semula, merehabilitasi harkat dan martabat penggugat serta membebankan biaya perkara kepada tergugat. (Ramdhani)
    jam 14:34

    Berita Aktual
    Selasa, 26 Juli 2011
    2 Pejabat Kementerian Dalam Negeri didakwa UU Korupsi

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dua pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan pasal 3 junto pasal 18 Undang-undang (UU) nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Jaksa Hazairin, saat membacakan dakwaannya, mengatakan terdakwa I (Kasubdit II Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Herie Saksono) dan terdakwa II (Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Kartiko Purnomo) dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sehingga merugikan keuangan negara Rp78,238 juta.

    Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 mengancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s