PEMEKARAN HUMBAHAS MELAHIRKAN OKB BARU


http://batakpos-online.com/

Pemekaran Kabupaten Humbang  Hasundutan (Humbahas) diakui melahirkan orang kaya baru (OKB) di wilayah ini. Hal ini terlihat dari pertamabahan jumlah warga yang tingkat pendapatan dan kesejahterannya makin meningkat. Demikian diungkapkan Marudut Situmorang, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tim Investigasi Proyek Sumatera Utara (Tissue) untuk wilayah Tapanuli di mana Humbahas termasuk di dalamnya.

Humbahas lahir dari pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) pada 28 Juli 2003. Sebelum Humbahas, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) melepaskan diri pada 1998. Pemekaran Humbahas melahirkan 10 kecamatan yaitu: Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Pakkat, Parlilitan, Onanganjang, Pollung, Bhaktiraja, Tarabintang, Sijamapolang , dan Paranginan.

Menjelang ulang tahun keenam, Humbahas terus menggeliat dan berbenah diri. Di antaranya dengan pelebaran Jalan Merdeka dan Siliwangi sebagai jalan ibu kota kabupaten, walaupun dengan harga tergolong tinggi untuk proyek sejenisnya. Buah lain dari pemekaran itu terlihat dari kemegahan berdirinya puluhan, bahkan ratusan, gedung perumahan yang tergolong super mewah untuk ukuran daerah Dolok Sanggul, khususnya di sekitar ibu kota kabupaten.Umumnya bangunan-bangunan mewah tersebut dimiliki orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yaitu sebagai pejabat maupun para kontraktor lama maupun dadakan. Disebut kontraktor dadakan karena saat masih bergabung di Taput sebahagian besar mereka bekerja sebagai supir, petani, pedagang sampai pengangguran. Dulu mereka itu harus meminta kepada istri maupun orangtua, termasuk untuk membeli rokok.

Marudut tak bisa menutupi keheranannya karena perkembangan masyarakat di pedesaan tidak jauh berbeda saat masih di bawah Taput. Kualitas pembangunan sama persis alias tidak ada yang bisa dibanggakan. “Sangat bertolak belakang peningkatan kehidupan pejabat dibandingkan masyarakat.

Padahal, tujuan pemekaran adalah memberikan pelayanan terdepan kepada masyarakat, bukan untuk memperkaya pejabat. Di satu sisi biaya tunjangan jabatan sangat besar dikeluarkan, akan tetapi percepatan pembangunan belum dirasakan masyarakat,” kecam Marudut kepada BATAKPOS (20/6) di sela-sela bertugas mengumpulkan dan menyusun data berbagai pembangunan yang sejak proses pelelangan sampai pelaksanaan terindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Marudut berharap agar penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) dibentuk di Polres Humbahas. Tujuannya agar penyidikan kasus korupsi tak hanya ditangani instansi kejaksaan yang selama ini terkesan mandul. Di mana berbagai kasus dugaan KKN tidak jelas kelanjutannya, seperti dugaan penggelapan dana Pemutakhitan Data Pilgubsu 2007 serta dana Sekretariat Pemkab Humbahas sebesar Rp900 juta yang hanya sebatas pemberitaan.

Setelah kasus itu diberitakan oleh berbagai media, baik harian maupun mingguan, yang merupakan pesanan oknum tertentu di Kejaksaan Negeri Tarutung, perkembangan atas kasus tidak ada. “Mudah-mudahan para pejabat yang terkait atas berbagai permasalahan itu tidak menjadi ‘anjungan tunai mandiri (ATM) berjalan’ pejabat pemberantas KKN. Karena sangat disayangkan bila hal itu terjadi karena mengakibatkan pembangunan tidak akan berjalan sesuai program,” tegas Marudut. pol

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s