PERATURAN BUPATI RESAHKAN PNS HUMBAHAS


http://batakpos-online.com/Sebagian pegawai negeri sipil (PNS) di Pemerintah  Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan (Humbahas) resah dengan keputusan Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan PNS Pemerintah Kabupaten Humbahas.

Peraturan yang mulai berlaku sejak 1 Januari lalu mengandung pasal tentang pengurangan atau penghentian pembayaran uang tambahan penghasilan sesuai ketentuan.  
Sebenarnya peraturan bupati ini sebagai perwujudan Peraturan Pemerintah (PP) RI No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP itu dikeluarkan untuk untuk memotivasi PNS dan meningkatkan tanggung jawab produktifitas serta memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih prima sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS.

Akan tetapi melihat buruknya disiplin PNS saat mengikuti apel pagi dan apel sore, Bupati Humbahas mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan PNS Humbahas yang diberlakukan sejak 1 Januari 2009. Peraturan yang terdiri dari enam bab itu dinilai sebahagian PNS sangat tidak relevan untuk diterapkan.

Alasannya, pada Bab V Pasal 6 Poin 1 dimaktubkan bahwa setiap PNS yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan atau melanggar ketentuan peraturan yang berlaku di bidang kepegawaian dapat dikurangi atau dihentikan dari pembayaran uang tambahan penghasilan sesuai ketentuan. Bagi PNS yang tidak mengikuti apel pagi atau tidak hadir tanpa alasan akan dikurangi tambahan penghasilan sebesar Rp25 ribu.

Juga dengan PNS yang tidak mengikuti apel sore akan dikenakan pemotongan uang tambahan yang nilainya sama besar. Bila tidak mengikuti apel pagi dan apel sore akan dipotong uang tambahan Rp50 ribu per hari. PNS yang telah mengalami pemotongan uang tambahan, uang itu akan dikembalikan ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan.

Peraturan bupati ini dianggap sangat merugikan PNS karena masih ada beberapa instansi yang diketahui sangat jarang melakukan apel pagi dan apel sore. Seorang PNS yang menolak identitasnya diungkap mengatakan kepada BATAKPOS, Rabu (17/6), peraturan itu dinilai tidak mengandung azas keadilan.

Dia bersikeras karena banyak yang tidak melakukan apel baik pagi dan sore, beberapa pejabat daerah juga tidak rutin mengikuti apel itu. “Bila semua mematuhi peraturan itu tidak masalah. Kenyataannya beberapa instansi sangat jarang melakukan apel, di samping itu pemotongan uang tambahan jumlahnya sama untuk semua golongan. Jadi, kita merasa tidak adil,” kecamnya sambil memohon agar namanya dirahasiakan karena takut akan ditekan atasan. pol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s