UU No 12/2008, Pilkada 24 Kabupaten/Kota di Sumut Serentak


Posted in Berita Utama by Redaksi on Agustus 3rd, 2009

Jakarta (SIB)
Masa jabatan 18 bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota periode 2005-2010 dan masa jabatan 6 Penjabat Kepala Daerah di enam daerah pemekaran baru segera berakhir. Untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah periode 2010-2015, KPUD harus segera menggelar Pilkada.
Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto melalui Juru Bicaranya Saut Situmorang di Jakarta, Sabtu (1/8) Pemerintah mendorong KPUD Sumut agar menyelenggarakan Pilkada di 24 kabupaten/kota tersebut dilakukan serentak.
Dalam melaksanakan Pilkada serentak, Saut mengimbau agar KPUD Sumut mempedomani pasal 235 ayat (2) UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal ini diamanatkan Pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari, setelah bulan Juli 2009 diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama.
Seperti diketahui, masa jabatan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota di 24 kabupaten/kota di Sumut akan berakhir pada tahun 2010 mendatang dan akan segera digelar Pilkada.
Daerah dimaksud adalah Kota Madya Medan, Kota Madya Binjai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebingtinggi, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Mandailing Natal, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Labuhan Batu. Pilkada di empat kabupaten/kota baru hasil pemekaran juga ikut dibarengkan yakni Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kota Gunung Sitoli, dan Kabupaten Nias Barat.
Lebih jauh Saut mengatakan, pemerintah kini terus melakukan kajian dan mengembangkan gagasan penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan Pilkada dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh pengalaman penyelenggaraan Pilkada selama ini. Hasil kajian akan menjadi masukan bagi penyempurnaan regulasi dan peraturan terkait.
Pengalaman pelaksanaan Pilkada Jawa Timur yang sampai tiga putaran dengan biaya tidak kurang dari Rp. 1 triliun dan sukses penyelenggaraan Pilkada serentak di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Nangro Aceh Darussalam telah menjadi bahan kajian bagi pemerintah dalam rangka melakukan penyempurnaan regulasi dan peraturan yang mengatur tentang Pilkada.
“Pengalaman selama ini menunjukkan hampir tiap hari kita disibukkan dengan penyelenggaraan Pilkada. Ke depan, agar lebih efektif dan efisien, Pilkada harus terus disempurnakan, sehingga pada suatu saat kelak Pilkada hanya diselenggarakan satu kali lima tahun dalam satu provinsi,” ujar Saut. (Jos/d)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s