Partai Demokrat Dipastikan Pimpinan DPRD Humbahas


Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on September 18th, 2009
Doloksanggul (SIB) Pimpinan DPRD Humbahas dipastikan dari Partai Demokrat sebagai ketua sesuai dengan perolehan suara terbanyak. Apabila mengacu UU nomor 27 tahun 2009, Partai Demokrat dipastikan sebagai pemegang “palu” DPRD Humbahas. Sementara wakil ketua akan diduduki PPRN (Partai Peduli Rakyat Nasional) dan Partai Golkar. PPRN punya 3 kursi dan Golkar 2 kursi, selainnya hanya 1 kursi. Bangun Silaban SE saat ini menjabat Ketua DPRD Humbahas dari Partai Demokrat dan terpilih kembali sebagai wakil rakyat masa bhakti 2009-2014 ketika ditanya SIB mengatakan berdasarkan undang-undang, Partai Demokrat akan menjadi pimpinan dewan di DPRD Humbahas. Ketika ditanya SIB lagi, apakah ketua (Bangun Silaban SE-red) akan otomatis menjabat Ketua DPRD Humbahas kembali ?. Bangun Silaban SE yang juga Ketua Partai Demokrat Humbahas itu menjelaskan bahwa pimpinan di DPRD Humbahas sudah pasti dari Partai Demokrat. Namun siapa nantinya yang menjadi ketua, tergantung tim 9 Partai Demokrat. Bangun Silaban SE merupakan peraih suara terbanyak di Humbahas dalam Pileg 9 April 2009 lalu. Soal pengembalian TKI (Tunjungan Komunikasi Intensif) dan BPO (Biaya Penunjang Operasional) pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota masih sedang dikaji dengan memperhatikan berbagai aspek. Seperti halnya di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) timbul berbagai pertanyaan apakah TKI dan BPO itu dikembalikan atau tidak. Sekretaris DPRD Humbahas Drs Warlui Simamora ketika ditanya SIB, Kamis (17/9) di sela-sela pembahasan R.APBD 2010 Humbahas mengatakan sesuai dengan surat Mendagri RI yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia perihal pengembalian TKI dan BPO, Depdagri masih melakukan mapping terhadap pengembalian TKI dan BPO pimpinan dan anggota DPRD baik tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal itu sesuai dengan permohonan keberatan uji materil yang dimohonkan terhadap peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007. Permohonan pembebasan atau perpanjangan waktu pengembalian TKI dan BPO harus melalui perubahan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 yang sedang dikaji dengan memperhatikan berbagai aspek. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 dan peraturan Mendagri nomor 21 tahun 2007, pimpinan dan anggota DPRD terkait belum juga melunasi, penyelesaiannya dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dinyatakan tidak berlaku. Drs Warlui Simamora juga menjelaskan sebagian anggota DPRD Humbahas sudah ada yang mencicil dan rata-rata biaya TKI dan BPO wakil rakyat di Humbahas Rp64 juta. Apabila nantinya perubahan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2007 diberlakukan maka dana cicilan itu akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Tapi yang pasti pemberlakukan itu masih dikaji dengan memperhatikan berbagai aspek. (T10/m)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s