Ekspektasi Etis dari Anggota DPR


Oleh: Kasdin Sihotang

 

Kasdin Sihotang
Kasdin Sihotang
Tanggal 1 Oktober 2009, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 dilantik. Pelantikan itu merupakan momen legitimasi bagi anggota DPR sekaligus titik berangkat untuk memulai tugas mulia sebagai wakil rakyat. Pelantikan itu tentunya bukan kegiatan seremonial yang bertujuan menghambur-hamburkan uang negara, melainkan harus dipandang sebagai momen yang bermakna etis. Makna etis momentum ini dilatarbelakangi oleh dua hal berikut.

 

 Pertama, posisi anggota dewan. Anggota dewan adalah wakil rakyat. Posisi ini per se memuat kepercayaan yang besar sekaligus tanggungg jawab dalam mengemban tugas untuk memikirkan kepentingan rakyat. Acara pelantikan itu sendiri menjadi momen yang mengafirmasi dua nilai etika keutamaan tersebut. Kedua, sumpah yang diucapkan. Para anggota dewan dengan begitu lantang menyatakan sumpahnya di depan publik. Sumpah para legislator adalah janji atau pernyataan yang disertai tekad dan bersaksi kepada Tuhan. Sumpah itu tidak saja bermakna prospektif dalam arti menjadi rambu-rambu etis bagi anggota dewan dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga bermakna retrospektif karena mengingatkan mereka kembali akan janji-janji selama masa kampanye.

Sebagian besar anggota dewan adalah wajah baru. Kondisi ini memberikan harapan bagi masyarakat akan adanya perubahan mutu legislatif. Selain profesionalitas, mutu yang perlu diperlihatkan selama lima tahun adalah kualitas moral. Ekspektasi etis itu sekurang-kurangnya terungkap dalam lima hal berikut. Pertama, empati yang tinggi. Seperti sudah dikatakan di atas, posisi anggota dewan adalah wakil rakyat. Itu berarti anggota dewan berfungsi sebagai penyambung lidah bagi rakyat. Dengan fungsi ini, wakil rakyat mempunyai tugas mulia untuk memikirkan, dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, kepedulian terhadap situasi rakyat merupakan sikap penting yang perlu ditampakkan oleh para anggota dewan ke depan. Artinya, para wakil rakyat tidak buta terhadap keadaan rakyat, tidak tuli terhadap jeritan tangis rakyat. Konkretnya, kalau rakyat sedang prihatin, wakil rakyat juga harus ikut prihatin dan membantu rakyat dalam mengatasi keprihatinan melalui karya-karyanya. Keprihatinan ini tentu hanya muncul kalau para anggota dewan dekat dengan konstituennya. Kedekatan ini adalah dasar empati.

Kedua, konsisten pada janji. Dalam terminologi etika deontologi, menepati janji merupakan sebuah keharusan, apalagi janji itu berkaitan dengan hidup manusia. Karena itulah, Immanuel Kant tidak salah ketika ia memberikan sifat kategoris pada janji. Merujuk pada pandangan Kant ini, anggota dewan mempunyai kewajiban moral untuk setia pada apa yang mereka janjikan kepada konstituennya tanpa syarat.

Pada masa kampanye, para anggota dewan telah mengumbar sejumlah janji di depan masyarakat. Menepati janji itu merupakan keharusan bagi mereka. Dan konsistensi ini diharapkan menjadi pembeda utama para legislator yang baru dilantik dengan anggota dewan sebelumnya. Artinya, anggota dewan yang baru harus mampu memperlihatkan kualitas diri yang lebih baik dari wakil rakyat sebelumnya dengan sikap merealisasikan janji-janjinya.

Ketiga, integritas moral. Citra lembaga legislatif periode 2004-2009 kurang baik, karena sejumlah anggotanya tersangkut dengan masalah, seperti korupsi dan skandal seks. Bahkan, ada yang harus masuk penjara. Ini menunjukkan bahwa integritas moral tidak mengejawantah dalam diri sebagian anggota lembaga legislatif. Perilaku buruk seperti ini telah mencoreng nama baik dan fungsi luhur dari DPR.

Para anggota dewan yang baru diharapkan bersedia belajar dari pengalaman masa lalu untuk membuat sesuatu yang positif dan utilitas maksimal bagi rakyat. Di sinilah integritas moral penting. Kualitas etis ini terlihat dalam tekad yang kuat untuk berpegang teguh pada etika jabatan yang diembannya dan menjadi teladan moral bagi masyarakat.

 

Sikap Otonom Keempat, otonomi. Sebagaimana diakui oleh Dennis F Thomson (2000), salah satu masalah etis di kalangan legislator adalah sulitnya menghindari diri dari kolegialitas. Kolegialitas berpotensi untuk menyingkirkan sikap otonom anggota legislatif dan menyuburkan deviasi moral. Di sini, ketakutan individual tidak timbul. Yang bangkit justru keberanian dan ke-kuatan kolektif, karena deviasi moral dilakukan secara berkelompok. Artinya, kolegialitas justru digunakan sebagai tameng untuk melakukan tindakan-tindakan imoral seperti korupsi, suap dan sejenisnya. Kondisi inilah yang melahirkan etika minimalis di kalangan wakil rakyat.

 

Namun, Thomson menyatakan, para anggota dewan tetaplah seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk menentukan diri. Dalam dirinya ada potensi mendasar, yakni rasio dan hatinurani. Artinya, kemampuan untuk memikirkan dan memutuskan tindakan adalah modal moral dasar yang tidak tergantikan oleh apapun. Atas dasar alasan ini, sependapat dengan John Rawls, Thomson mengingatkan agar legislator tetap rasional, dan dengan rasionalitasnya berani memberikan opini tentang hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat, dan berani mengatakan “tidak” terhadap deviasi moral.

Menurut hemat penulis, pemikiran Thomson itu urgen mendapat perhatian anggota dewan terhormat. Realisasi sikap otonom ini juga merupakan ekspektasi yang sangat besar terhadap anggota dewan untuk menampilkan dirinya sebagai wakil rakyat yang bermutu. Oleh karena itu, episteme kolegialitas harus diarahkan ke fungsi positif. Otonomi moral merupakan modal dasar ke arah ekspektasi ini.

Kelima, disiplin. Selain terjerat kasus hukum dan moral, hal lain yang mendapat sorotan dari anggota dewan sebelumnya adalah kurangnya disiplin. Bukan rahasia lagi bahwa dalam sidang komisi dan sidang paripurna jumlah anggota dewan yang hadir minim. Banyak anggota legislatif yang mangkir dari rapat, padahal yang dibicarakan adalah kehidupan rakyat. Perilaku seperti ini jelas tidak terpuji.

Wajah-wajah baru di DPR seyogianya menunjukkan perubahan signifikan dalam masalah disiplin. Kedisiplinan hadir dalam rapat dan mengikuti sidang dengan sepenuhnya dan dengan serius adalah sebagian dari wujud tanggung jawab yang tinggi para anggota dewan terhadap tugasnya. Ini juga merupakan ekspektasi publik.

Mengharapkan terlalu banyak dari anggota dewan merupakan ekspektasi yang berlebihan dan mungkin idealis, bahkan mustahil, karena mereka juga memiliki keterbatasan. Tetapi, minimal mereka menunjukkan kualitas yang lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Syaratnya cukup sederhana, yakni mau belajar dari masa lalu dan memiliki komitmen untuk mengabdikan dirinya bagi rakyat yang memberikan kepercayaan kepadanya. Dalam hal inilah lima butir harapan etis di atas perlu mendapat perhatian utama anggota DPR selama lima tahun ke depan.

Penulis adalah staf PPE dan dosen Filsafat dan Etika di FE Unika Atma Jaya, Jakarta, penulis buku Filsafat Manusia, Upaya Membangkitkan Humanisme (Kanisius, 2009)

Red: Penulis adalah Putra Humbang Hasundutan.

One thought on “Ekspektasi Etis dari Anggota DPR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s