Ujian CPNS Rawan Permainan

http://www.harian-global.comwednesday, 28 october 2009 09:15

Ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  2009 yang bakal digelar pemerintah kabupaten dan kota di Sumut dicurigai rentan kebocoran. Pasalnya, pengawasan sulit dilakukan karena pelaksanaannya bekerjasama dengan perguruan tinggi luar daerah. Kekhawatiran itu disampaikan anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS, Hidayatullah menjawab pertanyaan wartawan di gedung dewan, Selasa (27/10). Selain kemungkinan bocor, kata Hidayatullah, permainan dalam urutan rangking hasil ujian CPNS juga semakin terbuka bila pemerintah kabupaten atau kota memilih perguruan tinggi dari luar karena sulit diawasi. “Kenapa (kerjasamanya) harus ke luar daerah? Ini  menimbulkan kecurigaan terjadinya kebocoran soal dan permainan rangking karena sulit dikontrol,” ujarnya. Hidayatulah menilai, kerjasama dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dinilai lebih aman, karena lebih mudah dikontrol dan tidak menimbulkan kecurigaan para pelamar. Anggota Fraksi PDI-P DPRD Sumut Syamsul Hilal melihat tingginya peluang permainan, proses seleksi CPNS  perlu diwaspadai. Baik dalam hal pembuatan soal, pengiriman dan pemeriksaan soal. “Inilah yang perlu kita waspadai. Peluang kepala daerah untuk mengambil kesempatan KKN makin terbuka,” ucapnya. Kepala Bagian Pengadaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumut Pandapotan Siregar mengaku belum mengetahui kabupaten atau kota akan bekerjasama dengan perguruan tinggi mana. Yang jelas, pemerintah kabupaten atau kota belum ada yang menjalin kersama dengan USU dalam penerimaan CPNS 2009. “Sebaliknya, meski pendaftaran sudah dimulai 30 Oktober mendatang, tenggang waktu untuk menjalin kerjasama ke luar daerah masih dimungkinkan,” katanya. Pandapotan beralasan, pembuatan soal sampai sejauh ini  belum terlalu mendesak sebab tenggang waktu pembuatan soal ujian  dan waktu pelaksanaan ujian masih berselang beberapa minggu. Dalam hal pemilihan lembaga perguruan tinggi yang akan diajak kerjasama, Pandapotan mengatakan hal itu menjadi  urusan kabupaten atau kota bersangkutan. “Pemprovsu tidak akan  memaksa, karena itu wewenang daerah, silakan menjalin kerjasama diluar USU, seperti  UGM, UI, Univeritas Sebelas Maret, serta universitas lain,  karena hal itu   dibenarkan Perka BKN NO 30 tahun 2007,” ujarnya. Rektor Universitas Sumatera Utara Prof Chairuddin P Lubis mengakui, dari tahun ke tahun, jumlah daerah yang mau mengikat kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara dalam pengadaan, penggandaan dan pemeriksaan soal ujian semakin sedikit. Penyebabnya, diduga karena tak ada keinginan menggelar proses seleksi dengan transparan “Kami melakukannya setransparan mungkin. Siapa pun bisa melihat hasil ujian bila memang berkepentingan. Tak mungkin kami mencurangi perangkingan hasil ujian penerimaan CPNS. Yang kami serahkan ke daerah betul-betul hasil ranking ujian,” ujarnya. Chairudin menilai, kemungkinan daerah yang enggan bekerja sama dengan USU merasa kecewa karena sikap tegas instansinya dalam proses seleksi CPNS. “Mungkin mereka kecewa karena USU tak bisa main-main dalam proses seleksi CPNS ini. Bahkan pejabat USU yang terlibat dalam proses seleksi CPNS ini pun sengaja saya rahasiakan,” ujar Chairuddin. Dia mengaku, selama ini tak pernah ada satu pun pejabat yang daerahnya mengikat kerja sama dengan USU dalam proses seleksi CPNS, mencoba menghubunginya, agar bisa mengubah proses pemeriksaan hasil ujian. “Mungkin mereka segan, karena saya sudah tua,” katanya. Menurut Chairuddin, hingga saat ini tercatat baru empat kabupaten/kota, yakni Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu yang menyatakan tertarik bekerja sama dengan USU. Selain itu, Pemprov Sumut juga secara resmi telah mengirimkan surat permintaan bekerja sama dengan USU untuk seleksi penerimaan CPNS di lingkungan Pemprov Sumut. Candra Sirait | Global | Medan

Advertisements