Gubsu Salurkan DIPA APBN 2010 Rp24,098 Triliun Posted in Berita Utama by Redaksi on Januari 8th, 2010


Medan (SIB)

Gubsu H Syamsul Arifin SE mengisyaratkan seluruh pejabat, khususnya para pimpinan satuan kerja dan aparat terlibat pengelolaan anggaran negara maupun daerah jangan ada yang mencoba-coba “bermain api” dalam pelaksanaan anggaran dimaksud sembari terus melakukan efisiensi, penghematan dan rasionalitas.
“Para pengelola anggaran harus lebih amanah dengan mematuhi aturan berlaku sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Sumut 2010 kepada kantor daerah atau satuan kerja (Satker) kementerian Negara/ Lembaga, Pemkab dan Pemko se-Sumut, Kamis (7/1) di Aula Martabe Kantor Gubsu.
DIPA yang diterima Gubsu dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin (4/1), itu disalurkan langsung oleh Gubsu kepada masing-masing pimpinan pengelola anggaran di Sumut termasuk bupati dan walikota atau wakilnya.
Namun ada 11 bupati dan walikota atau wakilnya yang tidak hadir, melainkan hanya mengirim Sekda atau staf, sehingga DIPA untuk daerah itu tidak dapat diserahkan pada kesempatan ini. Padahal bupati dan walikota dari 22 daerah lainnya hadir langsung di acara itu.
Ke-11 bupati/walikota atau wakilnya yang tidak hadir itu Walikota Tebing Tinggi, Walikota Pematang Siantar, Bupati Samosir, Bupati Madina, Bupati Niasel, Pj Bupati Nias Barat, Pj Bupati Nias Utara, Bupati Tobasa, Bupati Dairi Walikota Sibolga dan Bupati Batubara .
DIPA APBN 2010 berjumlah Rp 24,098 triliun terdiri dari DIPA Sektoral Rp 8,332 triliun (703 DIPA pada 707 Satker), Dekonsentrasi Rp 1,681 triliun (65 DIPA pada 30 Satker), Tugas Pembantuan Rp 386,74 milyar (115 DIPA pada 103 Satker), Urusan Bersama Rp 640,272 milyar (40 DIPA pada 40 Satker), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 11,633 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1,425 triliun.
Dari 40 sektor kementerian atau lembaga penerima DIPA tersebut tercatat 4 penerima terbesar masing-masing sektor pendidikan Rp 2,34 triliun, pekerjaan umum Rp 1,331 triliun, Departemen Agama Rp 1,131 triliun dan kepolisian Rp 1,071 triliun. Selebihnya bernilai di bawah Rp 1 triliun dengan perolehan terbesar antara lain perhubungan Rp 923,99 milyar, pertahanan Rp 937,816 milyar, Depdagri Rp 679,81 milyar dan kesehatan Rp 536,427 milyar.
Sementara itu dari Rp 11,633 triliun perolehan DAU, terbesar diberikan kepada Pemprovsu Rp 813,233 milyar, Deliserdang Rp 793,141 milyar, Medan Rp 784,139 milyar, Simalungun Rp 644,610 milyar, Langkat Rp 628,952 milyar, Asahan Rp 479,299 milyar, Serdangbedagai Rp 404,835 milyar dan Tanah Karo Rp 401,710 milyar.
Dari Rp 11,040 triliun dana buat Kementerian Negara/Lembaga di Sumut yang terdiri dari 918 DIPA dengan 862 Satuan Kerja (Satker) itu digunakan untuk biaya belanja barang Rp2,071 triliun, belanja modal Rp2,668 triliun, belanja bantuan sosial Rp2,761 triliun, dan belanja 26.576 pegawai yang terdiri dari PNS/TNI dan Polri sebesar Rp3,538 triliun.
Rasional
Lebih lanjut Gubsu mengemukakan pelaksanaan anggaran ini akan diawasi ketat oleh pengawas struktural maupun masyarakat. Hanya saja, Gubsu lebih menekankan kepada perlunya tanggung jawab moral dari masing-masing pengelola anggaran dengan mengedepankan hati nurani. “Pengawasan hati nurani akan lebih efektif karena hati nurani paling jujur dan paling mengetahui apakah sesuatu yang dikerjakan itu benar atau tidak,” ujar Gubsu pada acara yang dihadiri Wagubsu H Gatot Pujo Nugroho.
Gubsu juga berpesan agar pelaksanaan anggaran dilakukan koordinasi dan sinkronisasi secara baik antar sektor sehingga siklus proyek atau kegiatan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif khususnya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan tanah, pengadaan barang dan jasa, penerbitan no objection letter/ approval dari kreditur serta partisipasi dan kontribsui dari pemerintah daerah.
“Pelaksanaan anggaran ini harus dapat dimulai sejak awal tahun agar peran APBD dan APBN sebagai stimulus ekonomi dapat berjalan. Untuk itu seluruh jajaran pemerintahan agar ikut serta memberikan dukungan bagi kelancaran pelaksanaan APBD dan APBN ini,” ujarnya.
Untuk itu Gubsu berulang mengingatkan agar jangan ada yang mencoba-coba “bermain” dalam pengelolaan anggaran ini melainkan benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku agar sesuai dengan yang direncanakan.
Sementara itu tentang DPA APBD Sumut 2010 yang disalurkan antara lain untuk alokasi lingkup pertanian sebesar Rp 249,864 milyar, alokasi lingkup pendidikan Rp 663,283 milyar, alokasi lingkup kesehatan Rp 222,794 milyar, alokasi lingkup sosial dan keamanan serta hukum Rp 256,811 milyar dan alokasi lingkup infrastruktur Rp 896,788 milyar.
DAU Medan dan Nias Dipotong Rp320 Miliar
Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2010 untuk Pemko Medan, dan Pemkab Nias dipotong sebesar Rp320 miliar lebih akibat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terus mengalami kelambatan dalam beberapa tahun terakhir.
Pemotongan senilai Rp320 miliar lebih itu masing-masing Pemko Medan Rp71,501 miliar lebih, dan Pemkab Nias sebesar Rp249,104 miliar lebih. Besaran nilai pemotongan DAU kedua daerah itu terlihat dari penerimaan 2009 dibanding 2010.
Pada 2009, Pemko Medan menerima DAU sebesar Rp855,640 miliar lebih, namun pada 2010, penerimaan berkurang 8,36 persen atau menjadi Rp784,139 miliar. Demikian juga di Pemkab Nias. Pada 2009 diterima DAU sebesar Rp400,251 miliar, dan menurun sekitar 62,29 persen pada 2010 atau senilai Rp151,147 miliar.
Gubsu Syamsul Arifin disela-sela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2010 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Sumut 2010 ke-33 kabupaten dan kota serta ke sejumlah lembaga/instansi vertikal di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis (7/1) mengaku tak bisa berbuat banyak mengatasi pemotongan DAU ke dua daerah itu.
“Mau bagaimana lagi ? Kalau DAU ke dua daerah itu sudah dipotong, tentunya pemerintah pusat punya pertimbangan dalam melakukannya. Makanya, kita terus mendorong seluruh daerah agar terus mempercepat pengesahan APBD masing-masing sesuai batas waktu yang ditetapkan,” jelas Syamsul.
Selain pemotongan DAU, penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010 di 23 daerah juga mengalami pengurangan sebesar Rp70,478 miliar. Dari 23 daerah itu, pemotongan DAK terbesar dari Pemkab Asahan senilai Rp29,243 miliar atau menurun 37,72 persen dibanding penerimaan 2009 Rp77,532 miliar, disusul Pemkab Nias Rp24,283 miliar atau menurun 31,10 persen dibanding penerimaan 2009 Rp78,074 miliar, dan Pemko Tanjung Balai Rp21,817 miliar atau menurun 52,79 persen dibanding penerimaan 2009 Rp41,326 miliar.
Kemudian Pemkab Humbang Hasundutan Rp20,046 miliar atau menurun 40,70 persen dibanding penerimaan 2009 Rp49,257 miliar, Pemko Sibolga Rp19,325 miliar atau menurun 51,59 persen dibanding penerimaan 2009 Rp37,461 miliar, Pemko Padang Sidimpuan Rp18,089 miliar atau menurun 46,68 persen dibanding penerimaan 2009 Rp38,751 miliar, Pemkab Pakpak Bharat Rp17,730 miliar atau menurun 41,88 persen dibanding penerimaan 2009 Rp42,341 miliar, dan Pemprov Sumut Rp17,165 miliar atau menurun 37,07 persen dibanding penerimaan 2009 Rp46,303 miliar.
Penerimaan Negara dari Sumut Capai Rp16,715 Triliun
Penerimaan negara yang dapat dihimpun dari Provinsi Sumatera Utara sepanjang 2009 mencapai Rp16,715 triliun. Penerimaan ini cukup meningkat dibanding penerimaan tahun 2008 sebesar Rp14,319 triliun, atau secara persentase meningkat 16,73 persen.
Demikian dikatakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumut Achmad Fadillah di sela-sela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2010 ke 33 kabupaten dan kota se Sumut, termasuk ke sejumlah instansi vertikal bertempat di Aula Martabe Kantor Gubsu di Medan, Kamis (7/1).
Menurut Fadillah, dari Rp16,715 triliun penerimaan negara itu, sebesar Rp16,299 triliun diperoleh dari penerimaan pajak yang meningkat 16,14 persen dibanding penerimaan tahun 2008 sebesar Rp14,034 triliun. Kemudian sebesar Rp416,668 miliar diperoleh dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meningkat 46,05 persen dibanding penerimaan 2008 Rp285,301 miliar.
“Penerimaan negara yang dihimpun selama Tahun Anggaran 2009 dari Provinsi Sumut ini mengalami kenaikkan cukup signifikan dibanding 2008. Karenanya, kita mengucapkan terima kasih. Sebab, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran di Sumut yang berbasis kinerja terus membaik dari tahun ke tahun,” kata Fadillah.
Rincian penerimaan negara dari sektor pajak selama 2009 sebesar Rp16,299 triliun itu terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp15,633 triliun yang meningkat 18,68 persen dibanding 2008 Rp13,173 triliun, dan pendapatan pajak perdagangan internasional Rp665,913 miliar yang menurun 22,69 persen dibanding 2008 Rp861,314 miliar.
Untuk pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp15,633 trilun itu diperoleh dari pajak penghasilan Rp9,048 triliun yang meningkat 19,63 persen dibanding 2008 Rp7,563 triliun, pajak pertambahan nilai Rp4,804 triliun yang meningkat 16,82 persen dibanding 2008 Rp4,112 triliun, serta pajak bumi dan bangunan Rp1,132 triliun yang meningkat 18,53 persen dibanding 2008 Rp955,084 miliar..
Kemudian Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp299,438 miliar yang meningkat 40,48 persen dibanding 2008 Rp213,148 miliar, cukai Rp234,539 miliar yang meningkat 5,81 persen dibanding 2008 Rp221,660 miliar, dan pajak lainnya Rp114,503 miliar yang meningkat 6,79 persen dibanding 2008 Rp107,223 miliar.
Rincian untuk penurunan pendapatan pajak perdagangan internasional Rp665,913 miliar diperoleh dari bea masuk Rp540,248 miliar yang menurun 17,16 persen dibanding 2008 Rp652,137 miliar, dan pajak/pungutan ekspor Rp125,665 miliar yang menurun 39,92 persen dibanding 2008 Rp209,177 miliar.
Sedangkan rincian PNBP 2009 sebesar Rp416,668 miliar itu, diperoleh dari dari Rp6,648 miliar dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), meningkat 44,77 persen dibanding 2008 Rp4,592 miliar. Kemudian Rp351,973 miliar dari pendapatan PNBP lainnya yang meningkat 29,13 persen dibanding 2008 Rp272,573 miliar, Rp55,125 miliar dari Pendapatan Badan Layanan Umum (PBLU) yang meningkat 100 persen dibanding 2008, serta hibah dalam dan luar negeri sebesar Rp2,922 miliar yang menurun 64,09 persen dibanding 2008 Rp8,136 miliar. (M3)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s