Kasus Pemalsuan Data dan Telah Divonis Bersalah, Bawaslu Rekomendasikan Pemberhentian 2 Anggota KPUD Humbahas


Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on Februari 25th, 2010

Medan (SIB)
KPU (Komisi pemilihan Umum) Sumut diminta meninjau kembali dua oknum anggota KPUD Humbahas (Humbang Hasundutan) yang terkait kasus pemalsuan data agar dapat mendaftar menjadi calon anggota KPUD Humbahas. Kedua oknum tersebut berinisial MFS dan AS telah divonis 3 bulan 3 hari oleh PN Tarutung.
Hal itu dikatakan Burju Sihombing SH selaku pelapor didampingi Drs Antoni Purba, Marusaha Lumbantoruan dan Djonggara Siburian kepada wartawan di Medan, Selasa (23/2). Dikatakan, sesuai putusan pengadilan, oknum MFS adalah penduduk Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Deli Serdang. Pada Mei 2008 MFS terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu kartu keluarga atau memiliki KTP lebih dari satu. Tindakan itu dilakukan MFS dengan mengurus KTP-nya di Desa Amboby Paranginan, Kecamatan Pakkat yang ditandatangani camat tgl 28 Juli 2008. KTP itu kemudian digunakan untuk pemilihan menjadi anggota KPU Humbahas, ujar calon anggota KPUD Humbahas yang masuk 10 besar itu.
Demikian juga AS yang bukan asli penduduk Humbahas mengurus KTP-nya dengan menjadi anggota keluarga adiknya di Kelurahan Pasar Dolok Sanggul dan mempunyai KTP tgl 4 Juni 2008, kemudian digunakan mendaftar sebagai calon anggota KPUD Humbahas. Seakan-akan AS adalah penduduk yang tinggal menetap berdomisili di Humbahas. kemudian kedua oknum tersebut dilantik menjadi anggota KPUD Humbahas pada 28 Oktober 2008 lalu sehingga atas perbuatan, pencalonan dan pelantikan keduanya telah menimbulkan kerugian bagi calon-calon anggota KPUD Humbahas lainnya.
Selain memvonis, PN Tarutung juga menyatakan, satu lembar KTP asli atas nama MFS yang dikeluarkan camat Pakkat dirampas untuk dimusnahkan, uja Burju Sihombing.
Dikatakan, Bawaslu melalui suratnya tgl 9 Februari 2010 kepada KPU di Jakarta ditandatangani Ketua Bawaslu Nurhidayah Sardini SSos, MSi juga telah merekomendasikan agar KPU memerintahkan KPU Sumut memberhentikan kedua oknum angota KPUD Humbahas itu karena sejak awal tidak memenuhi syarat sebagai anggota KPUD Humbahas. Dasar hukumnya, katanya UU No 22/2007 pasal 11 huruf g dan pasal 31 ayat 1 huruf a.
Ketua KPU Sumut Irham Buana Nasution yang dikonfirmasi via telpon selulernya, Selasa (23/2) mengatakan, MFS dan As masih menjadi anggota KPUD Humbahas karena saat ini mereka sudah bebas dan putusan di bawah 5 tahun masih memenuhi syarat sesuai UU No 22/2007. Ditanya, soal surat dari Bawaslu, Irham mengatakan, pihaknya akan menjelaskan hal itu kepada Bawaslu. Namun, kata Burju Sihombing, PN Tarutung telah menyatakan MFS terbukti bersalah berarti keberadaannya perlu ditinjau kembali karena keduanya telah terbukti benar-benar bukan penduduk Humbahas. (r9/u)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s