Jadwal 22 Pilkada Sumut Dibagi Tujuh Hari


Medan, BATAKPOS

Jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 22 kabupaten dan kota Sumatera Utara, akhirnya diputuskan untuk dibagi dalam tujuh hari pelaksanaan. Kebijakan ini diambil agar hubungan kultural, sosiologis, dan persaudaraan antara pendukung dan calon tidak semakin membuat suhu politik bertambah panas.

Gubernur Sumut Syamsul Arifin di Medan, Selasa (6/4), membenarkan jadwal 22 pilkada se-Sumut itu dibagi dalam tujuh hari pelaksanaan. “Kenapa dibagi tujuh hari, ya tak lain karena  untuk menghindari terjadinya berbagai gesekan dan benturan kepentingan antara pendukung dan para calon,” ucap Syamsul.

Rincian jadwal 22 Pilkada itu, diakui Syamsul diterima pihaknya dari paparan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut Irham Buana Nasution pada Rapat Muspida Plus Sumut sehari sebelumnya di Kantor Gubernur Medan.

Jadwal pilkada pertama dilakukan 12 Mei 2010. Di hari itu ada sembilan kabupaten dan kota yang menggelar pilkada serentak, yakni Medan, Binjai, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Asahan, Sibolga, Tebing Tinggi, dan Pakpak Bharat.

Untuk jadwal berikutnya 9 Juni 2010, empat kabupaten dan kota menggelar Pilkada serentak, yakni Pematang Siantar, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, dan Samosir.

Kemudian 16 Juni 2010, jadwal pilkada hanya diikuti satu kabupaten, yakni Labuhan Batu. Berikutnya  26 Agustus 2010, pilkada digelar di Kabupaten Simalungun, dan Kota Tanjung Balai, serta  27 September 2010, di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.

“Untuk 6 Oktober 2010, giliran Kabupaten Karo yang menggelar pilkada, yang kemudian dilanjutkan 27 Oktober 2010 di Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli,” rinci Syamsul.

Menyinggung pengamanan dan dukungan dana pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada, Syamsul mengatakan tetap diberikan. Karena seluruh unsur Muspida Plus Sumut telah berkomitmen dan berkeyakinan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap demokratis, namun prinsip demokrasi itu jangan sampai mengganggu dan merusak tatanan sosial yang telah terbina baik selama ini.

“Makanya, untuk antisipasi kegiatan-kegiatan yang bisa merusakan tatanan demokrasi dimaksud, seluruh aparat pemerintah baik PNS, TNI/Polri harus bersikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon,” tegasnya. zul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s