Massa Gerakan Rakyat Humbahas Pro Demokrasi Aksi Damai ke Kantor Bupati dan KPUD Humbahas


Doloksanggul (SIB)
Sekitar 500-an dari berbagai elemen masyarakat Humbahas (Humbang Hasundutan) mengatasnamakan Gerakan Rakyat Humbahas Pro Demokrasi melakukan aksi damai ke Kantor Bupati Humbahas di Bukit Inspirasi Doloksanggul dan ke Kantor KPUD Humbahas di Desa Aek Nauli II Pollung, Senin (29/3). Sebelum menuju kedua kantor tersebut, massa berkumpul di Tanah Lapang Merdeka Doloksanggul.
Setibanya di kantor Bupati Humbahas, ketua gerakan rakyat Humbahas pro demokrasi Guntur Simamora melakukan orasi di hadapan para pejabat Pemkab Humbahas di antaranya Asisten I Drs Onggung Silaban, Asisten III Drs Usman Sihotang, Kabag Humas Drs SDV Sihombing MM dan lainnya termasuk Kabag Ops Polres Humbahas Kompol A Nasution.
Usai orasi, Guntur Simamora selaku ketua gerakan rakyat Humbahas pro demokrasi membacakan tuntutan tertulis dan terbuka yang isinya sebagai berikut. Bahwa suhu politik menjelang Pemilukada 9 Juni 2010 di Humbahas semakin memanas karena banyak praktek-praktek politik yang terjadi tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan menyimpang dari etika politik. Sehingga berdampak pada runtuhnya keharmonisan dan kekondusifan tatanan sosial politik masyarakat Humbahas.
Dijelaskan Guntur Simamora lagi, tuntutan itu berawal dari tindakan Bupati Incumbent yang dituding menerapkan praktek monopoli partai politik dan berupaya untuk mencekal kesempatan anak bangsa lainnya menjadi Balon Bupati/Wakil Balon Bupati Humbahas periode 2010-2015. Ini jelas merupakan tindakan pembajakan demokrasi yang menghalalkan segala cara hanya untuk mempertahankan kekuasaannya, tidak siap berkompetisi secara sportif, jujur, adil dan demokratis. Incumbent justru mau berkompetisi dengan bakal calon “bonekanya” yang diusung salah satu partai besar di Indonesia. Elit politik seperti ini layak dikatakan rezim anti demokrasi. Jika sikap dan tindakan seperti ini tetap dibiarkan, maka kami ( massa ) yakin bahwa cita-cita pemerintahan yang pro rakyat dan pemerintahan yang baik serta pemerintahan yang bersih tidak akan terwujud.
“Pertanyaan sederhana, apa dibalik fakta sekitar 2/3 dari Parpol pendukung incumbent ?. Apakah Parpol ini benar-benar mendukung tanpa imbalan ?. Jawabnya, hanya 2/3 Parpol beserta incumbent yang tahu. Dan apakah uang dapat menentukan segalanya, termasuk kedaualatan rakyat ?. Jawabnya, hanya rakyatlah yang tahu. Ironisnya, pada saat pendaftaran pasangan incumbent menjadi Balon Bupati/Wakil Bupati Humbahas ke KPU Humbahas tepatnya Sabtu 13 Maret 2010 lalu banyak pejabat yang ikut serta menghantar hingga ke KPUD. Ini menjadi pertanyaan, apakah pejabat diperbolehkan berpolitik praktis ?. Menurut undang-undang pejabat harus bersifat netral. Fakta ini jelas merugikan seluruh masyarakat Humbang Hasundutan” tegas Guntur dalam statement tertulis.
Kalau belajar dari Pilkada 2005 lalu, kata Guntur Simamora ketika itu politik uang marak terjadi, akibatnya kondisi rakyat khususnya petani tetap saja miskin. Program pemerintahan selama 5 tahun tidak berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kalau program PAUD, Jamkesmas, PNPM, Raskin, subsidi pupuk adalah program pemerintah pusat yang diterapkan di seluruh Indonesia . Lantas, apa program pemerintah daerah yang menonjol ?. Silahkan jawab masing-masing. Sesuai penilaian, pemerintahan 5 tahun terakhir ini telah gagal mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Ini dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan yaitu sekitar 23.474 KK. Padahal APBD rata-rata 320 miliar setiap tahunnya.
Dilihat dari struktur jabatan stategis, justru banyak diduduki oleh pejabat yang diimport sementara putra-putri Humbahas tidak diberdayakan dan semakin tersingkir. Doloksanggul sebagai ibukota semakin terabaikan. Dan anggaran pembangunan lebih banyak diarahkan ke Kecamatan Lintongnihuta sedangkan kecamatan lain khususnya PAPATAR (Pakkat-Parlilitan-Tarabintang) tertinggal.
Dengan demikian demi penegakan demokrasi sejati maka diminta kepada Bupati Humbahas untuk menjamin demokrasi di Humbahas supaya berjalan dengan benar tanpa ada politik cekal mencekal dan tidak ada intervensi terhadap penyelenggara Pemilukada. Kemudian Guntur Simamora meminta dan mendesak Bupati untuk menjamin bahwa pejabat tidak dilibatkan menjadi suksesi politik tertentu. Meminta dan mendesak Bupati untuk menjamin bahwa tidak ada intimidasi politik terhadap PNS. Meminta dan mendesak Bupati untuk menjamin bahwa fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan politik. Meminta dan mendesak KPUD Humbahas, KPU Pemprovsu, KPU Pusat untuk mengusut kebenaran dan keabsahan ijazah atas nama Drs Marganti Manullang.
Selain itu Guntur Simamora meminta dan mendesak KPK, KPUD, KPU Pemprovsu, KPU Pusat agar mengusut dan mempublikasikan daftar kekayaan Bupati dan Wakil Bupati Humbahas serta mengusut aliran dana yang masuk ke tim pemenang balon incumbent. Kemudian massa meminta dan mendesak KPUD Humbahas, KPU Pemprovsu, KPU Pusat memberikan kepastian harus bekerja benar-benar independent sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku tanpa pengaruh atau intervensi pihak lain. Meminta seluruh masyarakat Humbahas untuk menolak elit politik yang menerapkan praktek monopoli partai politik, menolak politik menghalalkan segala cara dan menolak rezim yang anti demokrasi. Selanjutnya, meminta kepada masyarakat agar menolak politik uang karena politik uang melahirkan korupsi dan korupsi melahirkan kemiskinan.
Saat menuju kantor Bupati Humbahas, massa mengunakan mobil dan sepeda motor dengan mengunakan ikat kepala bertuliskan gerakan rakyat Humbahas pro demokrasi. Aksi damai itu berjalan dengan aman tanpa ada tindakan anarkis dan Polres Humbahas mengawal sepanjang perjalanan yaitu Kabag Ops Kompol A Nasution, Kapolsek Doloksanggul AKP Zunaidi, Ipda AB Manihuruk dan lainnya.
Massa diterima Asisten I Pemkab Humbahas Drs Onggung Silaban dan berjanji tuntutan itu akan disampaikan kepada pimpinan. Saat aksi, Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing berada di Medan sedangkan Wakil Bupati Drs Marganti Manullang monitoring UN SMP. Usai aksi di Kantor Bupati dilanjutkan ke KPUD Humbahas dengan tuntutan yang sama. Massa gerakan rakyat Humbahas pro demokrasi di KPU hanya diterima Seketaris KPUD Thomson Hutasoit SH dan itupun di luar pagar kantor KPUD Humbahas. (T10/g)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s