KPU Humbang Hasundutan, Bertobatlah!


http://eksposnews.com/

Kalau tak ada perubahan yang luar biasa Senin pekan ini akan ada peristiwa dahsyat terjadi di Humbang Hasundutan, khususnya di kota Doloksanggul. Belasan ribu anak negeri akan tumpah ruah memenuhi gedung DPRD. Mereka berupaya menggagalkan penyampaian visi dan misi tiga pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, di hadapan DPRD Humbang Hasundutan. Dan kalau ini benar-benar terjadi bukan tidak mungkin Humbang Hasundutan bagai �lautan api.�

Bagaimana tidak. DPRD maupun KPU Humbang Hasundutan pasti akan meminta aparat keamanan untuk menghalau massa agar tidak membuat keributan. Dan aparat keamanan pun akan melaksanakan tugasnya. Sementara massa yang tengah marah akan memaksakan kehendaknya, menggagalkan visi dan misi itu. Tak sulit membayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Akan terjadi bentrok fisik dan boleh jadi, pertumpahan darah!
 
Belasan ribu massa itu, merupakan sebahagian kecil pendukung pasangan SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan yang telah diganjal KPUD sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Humbang Hasundutan 2010-2015. Kabar telah tersiar ke seantero Humbang Hasundutan, bahwa mereka akan melakukan aksi besar-besaran Senin pekan ini. Mereka kesal, kecewa dan marah, karena SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan tidak diikutkan sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati yang akan ikut bertarung pada pemilukada yang akan di gelar 9 Juni mendatang.

Kenapa SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan tidak diikutsertakan? Kata kuncinya ada di KPUD Humbang Hasundutan. Boleh saja KPUD buat alasan ini-itu, tapi seperti yang sudah disebutkan tadi, kata kuncinya ada di KPUD Humbang Hasundutan. Kalau KPUD tetapkan tidak maka tidak. Tapi sebaliknya kalau KPUD tetapkan ya, maka ya.

Sejatinya, KPUD Humbang Hasundutan seperti KPUD lainnya di tanah air merupakan lembaga yang maha kuasa dalam menyelenggarakan pemilukada. Ditangan KPUD lah pasangan calon Kepala Daerah bisa ditetapkan sebagai calon atau tidak. Sebab, apa boleh buat, peraturan dan perundangan yang telah berlaku menetapkan demikian. Persis ketika Polantas menghentikan kendaraan di jalan raya. Terserah si Polantas melakukan tilang atau tidak. Tergantung uang si pengendara.

Lantas, kenapa KPUD Humbang Hasundutan menolak menetapkan SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan sebagai calon Bupati/Wakil Bupati? Sudah barang tentu, KPUD saja itu yang tahu. Pihak lain cuma bisa mereka-reka melulu. Meskipun, rekaan pihak lain bisa tidak benar sama sekali.

Tapi sebagai orang yang berpikir merdeka, saya tentu merdeka pula untuk bias mereka-reka. Terlepas dan tidak terlalu penting apakah rekaan saya cuma rekaan saja.

Secara pasti, saya mau katakan ada sesuatu yang tidak beres dan tidak wajar dengan tidak ditetapkannya SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan sebagai calon Bupati/Wakil Bupati oleh KPUD Humbang Hasundutan. Dan yang sesungguhnya sesuatu yang tak beres dan tidak wajar inilah barangkali yang perlu diungkap.
       
Ketika KPUD tidak menetapkan SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan sebagai calon, pasangan ini pun menggugatnya ke PTUN Medan. Lalu ketika PTUN memenangkan gugatan itu, KPU Pusat pun memerintahkan KPUD Humbang Hasundutan untuk menetapkan SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan. Tapi bagaiman sikap mereka? Tentu tidak berkenan menetapkan SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan sebagai calon Bupati/Wakil Bupati.  

Sampai disini wajar memang jika lahir pertanyaan: ada apa hingga KPUD bagai sekeras batu karang? Bahkan, sepertinya tidak terlalu salah jika disimpulkan, KPUD Humbang Hasundutan telah berupaya membunuh demokrasi yang justru telah berkembang. Padahal, sesungguhnya demokrasi sebaiknya dibiarkan tumbuh subur di ladang bumi tanah air.

Sebagai insan yang berpikir merdeka pun, saya menduga oknum-oknum KPUD Humbang Hasundutan telah terpengaruh dan dipengaruhi oleh oknum-oknum tertentu. Boleh jadi, oknum yang berdomodisili di Jakarta, termasuk oknum yang bermukim di Medan. Boleh jadi, mereka telah menerima semacam hal yang bersifat material. Sehingga, keputusan mereka menjadi tak beres dan tidak wajar.

Bahwa oknum-oknum KPUD Humbang Hasundutan sesungguhnya tidak beres dan tak wajar sebagai anggota komisioner,  memang sudah merupakan fakta yang nyatanya. Arnold dan Manaek Franky merupakan terpidana yang sudah direkomendasi Bawaslu untuk diberhentikan. Sementara, Kosmas dan Agus sekarang tengah dililit masalah hukum pidana. Artinya, mana bisa orang yang bermasalah menyelesaikan masalah.

Karena itulah saya pikir. KPUD Humbang Hasundutan jangan bagai menunda kesalahan. Jangan sampai peristiwa yang direncanakan Senin 24 Mei terjadi. Mengerikan! Jangan karena kepentingan pribadi yang didahulukan, anak negeri bentrok fisik sesamanya. Apalah arti 5 oknum dibanding anak negeri yang 100 ribu lebih.
       
Sekarang juga, lakukan pleno untuk menetapkan SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan sebagai calon Bupati/Wakil Bupati 2010-2015. Sekarang juga. Lupakan sesuatu yang sudah diterima dari pihak lain untuk menjegal SP Simamora � Parlaungan Lumbantoruan.(Ramlo Hutabarat)

2 thoughts on “KPU Humbang Hasundutan, Bertobatlah!

  1. kalau ada berkas pencalonan sesorang untuk calon kandidat Bupati setempat dinyatakan KPU kurang kelengkapan berkas atau kekurangan apapun itu harus diberitahukan kepada pihak kandidat,jangan KPU menolak dengan mencari alasan yang tidak jelas,kita tau semua warga negara indonesia berhak untuk mencalonkan diri.asalkan syarat2 yang ditentukan oleh Undang-undang menyatakan memenuhi,lanjut terus amang simamora,au pe marga Simamora par Desa Simangaronsang do au…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s