MA Berpihak pada Komisioner


MEDAN-Ketua Mahkamah Agung (MA) RI, Harifin A Tumpa secara tegas mengatakan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak bisa mengeluarkan suatu keputusan berupa penundaan tahapan pemilihan kepala daerah, dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang berlangsung di kabupaten/kota se Indonesia.

“Karena dalam Surat Edaran MA terakhir itu sudah ditegaskan ketentuan bahwa sengketa pilkada sebelum perhitungan suara memang ditangani PTUN, seperti pencalonan kepala daerah,” kata Ketua MA, Harifin A Tumpa kepada wartawan usai meresmikan beberapa fasilitas ruang persidanganr di Pengadilan Negeri Medan, kemarin.

Disebutkannya, dalam Surat Edaran MA yang terakhir itu disebutkan, putusan PTUN tidak boleh mengeluarkan keputusan berupa penundaan tahapan pilkada yang telah direncanakan KPU. Ketika ditanyakan terkait putusan PTUN Medan yang memerintahkan penundaan tahapan Pilkada Kota Medan dan Humbang Hasundutan, Harifin mengatakan,”kemungkinan PTUN Medan belum tahu atau menerima surat edaran tersebut.”

Sebelumnya, PTUN Medan yang menyidangkan sengketa Pilkada telah mengeluarkan keputusan penetapan agar KPU Kota Medan menunda tahapan pilkada Kota Medan terkait adanya gugatan Rudolf M Pardede-Afifuddin Lubis. PTUN Medan mengabulkan gugatan Rudolf-Afifuddin. Selain itu, dalam kasus sengketa Pilkada Humbahas, PTUN Medan dalam putusan juga meminta KPU Humbang Hasundutan untuk menunda tahapan pilkada yang tengah berlangsung. (min/smg)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s