SENGKETA PEMILIHAN – Warga Desak Ulang Pilkada Humbahas


JAKARTA (Suara Karya): Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, yang diikuti tiga pasangan dan dilaksanakan pada 9 Juni 2010, diminta diulang. Sebab, pelaksana pilkada yakni KPU Kab Humbahas dinilai telah melakukan beberapa pelanggaran.

Permintaan tersebut dikemukakan salah satu kandidat, yakni pasangan nomor urut tiga, Maju Siregar, akhir pekan lalu, usai menghadiri Sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta tentang perselihan pilkada Kabupaten Humbahas.

Menurut Maju Siregar, dasar permintaan agar pilkada diulang karena adanya dugaan penambahan daftar pemilih tTetap (DPT), dan ini berarti tidak menjalankan perintah Peraturan KPU Pusat Nomor 67 Tahun 2009.

Selain itu, salah satu anggota KPU juga merangkap sebagai pengurus partai politik, yang berarti tidak independen lagi. Juga ada indikasi pengerahan PNS, dan legitimasi ijasah SD salah satu kandidat yang dipertanyakan.

“Kita juga meminta agar MK melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabu Humbahas, atas legalitas surat keterangan pengganti ijasah sekolah rakyat (SR) kandidat nomor urut satu, Maddin Sihombing, karena ditandatangani oleh kepala sekolah SD saat ini bukan oleh kepala dinas, sebagaimana peraturan Menteri Pendidikan Nasional,” ucap Maju Siregar.

Seperti diketahui, Pilkada Kabupaten Humbahas, Sumut, yang dilaksanakan 9 Juni oleh KPU Kab Humbahas, telah direkapitulasi hasil perhitungan suara, 14 Juni lalu. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 80.193. Suara sah berjumlah 72.128. Suara tidak sah sebanyak 8.071. Pasangan nonor urut satu yakni Drs. Maddin Sihombing-Marganti Manullah memperoleh 43.894 suara, pasangan nomor urut dua yaitu Esra Sinaga SE dan Hardis Simanullang hanya meraih 962 suara, dan pasangan nomor urut tiga yakni Maju Siregar SH dan drs. Thomson Sihite memperoleh 27.272 suara.

Hasil rekapitulasi yang dimenangkan pasangan nomor satu inilah yang digugat oleh pasangan nomor urut tiga ke MK. Pada sidang MK, Jumat lalau(2/7), Ketua Panel Hakim MK M Akil Mochtar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) keberatan atas penetapan kepala daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatra Utara, memberi kesempatan kepada pemohon Maju Siregar Cs, membuat kesimpulan secara tertulis dan kesimpulan itu diminta diserahkan kembali ke MK selambat-lambatnya, Senin (5/6).

“Kesimpulan tertulis itu paling lambat diserahkan Senin mendatang,” kata M Akil Mochtar sembari menutup persidangan. Dalam persidangan pemeriksaan lanjutan menyangkut pembuktian ini, MK menghadirkan pihak termohon dan pihak terkait untuk didengarkan kesaksiannya, termasuk pihak Panwas Pilkada. (Rully)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s