Sumut Cetak 472 Perda Bermasalah


Medan, BATAKPOS

Data Kementerian Kuangan per 29 Maret 2010 mencatat, dari 1.024 peraturan daerah yang disampaikan untuk dievaluasi, sebanyak 472 di antaranya yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara sudah dibatalkan. Pembatalan dilakukan karena perda tentang pajak daerah dan retribusi yang dibuat 26 daerah dari 33 yang ada, dinilai berpeluang menghambat investasi masuk. 

Kepala Biro Otonomi Daerah Setdaprov Sumut Bukit Tambunan kepada BATAKPOS di Medan, Selasa (13/7) mengakui, kondisi 472 perda bermasalah itu, sampai kini sudah tidak dipakai lagi.

“Kalau pun masih dipakai, itu merupakan tanggung jawab kabupaten dan kota yang memilikinya. Karena, hal seperti ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku, dan kutipan yang dilakukan jelas ilegal,” kata Tambunan.

Rincian 26 daerah yang membuat perda bermasalah itu, Asahan yang mengajukan 60 perda, dibatalkan 31, Dairi menyampaikan 17 dibatalkan 12, Labuhanbatu menyampaikan 65, dibatalkan 45 dan satu direvisi, Nias menyampaikan 3, dibatalkan 2, dan Tapsel menyampaikan 38, dibatalkan 24.

Kemudian Toba Samosir menyampaikan 38, dibatalkan 24, Medan menyampaikan 31, dibatalkan 17, Sibolga menyampaikan 32, dibatalkan 17, Pakpak Bharat menyampaikan 27, dibatalkan 19, Humbang Hasundutan menyampaikan 18, dibatalkan 17, Samosir menyampaikan 31, dibatalkan 20, dan Padang Lawas menyampaikan satu, dibatalkan satu.

“Sisa 13 daerah lain termasuk Pemprovsu, rata-rata perda yang dibatalkan di bawah 50 persen dari jumlah yang diajukan. Karenanya, kita berharap ke depan, pengajuan Perda Pajak dan Retribusi tidak semata-mata untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun meminggirkan aspek kenyamanan iklim investasi,” ujarnya.

Dari 13 daerah di maksud, Sumut yang mengajukan 33 perda, harus dibatalkan 7. Kemudian Deli Serdang menyampaikan 76, dibatalkan 29 dan 2 direvisi, Mandailing Natal menyampaikan 20, dibatalkan 8, Simalungun menyampaikan 59, dibatalkan 26, Tapteng menyampaikan 5, dibatalkan 2, dan Taput menyampaikan 22, dibatalkan 3.

Berikutnya Binjai menyampaikan 76, dibatalkan 30, Pematang Siantar menyampaikan 57, dibatalkan 22, Tanjung Balai menyampaikan 58, dibatalkan 22, Tebing Tinggi menyampaikan 43, dibatalkan 6, Padang Sidimpuan menyampaikan 49, dibatalkan 15, dan Serdang Bedagai menyampaikan 66, dibatalkan 27.    

Sumut Teratas

Sebelumnya di Jakarta, Direktur Eksekutif KPPOD Agung Pambudhi di  Jakarta, Selasa (13/7) mengatakan, dari sebanyak 33 provinsi yang memiliki peraturan daerah (Perda) bermasalah, provinsi Sumatera Utara (Sumut) menempati posisi teratas. Perda bermasalah juga banyak terjadi di Provinsi Jawa Timur.

“Artinya ada indikasi persoalan, ada masalah di situ,” katanya. Berdasarkan daftar Perda yang direkomendasikan dibatalkan oleh Kementerian Keuangan, untuk Sumut Perda yang diusulkan dibatalkan mencapai 315 Perda, sedangkan yang sudah dibatalkan mencapai 98 Perda dan ada 77 Perda yang belum ditindaklanjuti.

Ia mencontohkan dalam kasus Asahan soal biaya perizinan dalam memulai usaha dikenakan 16 kali lipat lebih mahal. Padahal berdasarkan Inpres No 1 tahun 2010 didorong upaya mempercepat izin dan mengurangi biaya perizinan oleh pemerintah.

“Tidak semuanya buruk, karena ada contoh Kabupaten Serdang Bedagai, walaupun baru dimekarkan mereka progresif dan inovatif,” jelasnya. zul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s