Ketua DPRD Humbahas Desak Pemerintah Revisi SK 44 Menhut 2005


Doloksanggul (SIB)
Ketua DPRD Humbang Hasundutan desak pemerintah untuk segera merevisi SK 44 Menhut/2005. SK tersebut telah banyak merugikan masyarakat tentang kepemilikan tanahnya yang diklaim sebagai hutan lindung. Bahkan hampir lebih setengah wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan masuk hutan lindung termasuk Kantor Polres Humbahas, perkampungan, pekuburan dan lingkungan lainnya.
“Bagi kami permintaan untuk merevisi SK 44 Menhut/2005 sudah harga mati dan tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tegas Bangun Silaban kepada wartawan di Kantor DPRD Humbahas, Senin (11/10).
Bahkan katanya, pada tahun 2007 lalu pihaknya bersama Pemkab Humbahas sudah pernah menyurati Menteri Kehutanan meminta agar SK 44 tersebut direvisi. Namun hingga saat ini belum ada jawaban. Untuk itu, DPRD Humbahas tidak akan diam dan akan terus berupaya agar pemerintah pusat tanggap akan hal itu.
Disebutkan, sebelum terbitnya SK 44 Menhut/2005 hampir 76 ribu hektare wilayah Humbahas masuk Register 41. Setelah terbitnya SK 44 Menhut tersebut hampir 151 ribu hektare wilayah Humbahas masuk SK 44. “Jadi lebih setengah wilayah Humbahas masuk SK 44 dari luas wilayah Humbahas sekira 250 ribuan hektare per segi,” katanya.
Bangun menjelaskan, SK 44 Menhut/2005 ini merupakan turunan dari Register 41. Jadi sebaiknya dalam melakukan penentuan suatu wilayah masuk hutan lindung harus ada tahapan-tahapan antara lain pemetaan yang jelas dan transparan, sehingga tidak banyak masyarakat yang korban atau dirugikan.
Terkait semakin maraknya tuntutan masyarakat Humbahas menolak SK 44 Menhut tersebut termasuk untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumut, Bangun Silaban mengatakan itu sah-sah saja dan sangat bagus. “Yang jelas kami DPRD telah mengirimkan surat ke pemerintah pusat agar SK 44 tersebut direvisi. Bahkan Bupati Humbahas sendiri sudah 3 kali mengirim surat,” tegasnya.
Bangun menambahkan, persoalan SK 44 itu bukan hanya terjadi di wilayah Humbahas, bahkan di beberapa kabupaten lainnya. Untuk itu masyarakat harus tetap berjuang mempertahankan tanahnya, baik itu perkampungan, pekuburan maupun lahan pertaniannya. (M19/h)

One thought on “Ketua DPRD Humbahas Desak Pemerintah Revisi SK 44 Menhut 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s