Bila SK Menhut No 44 Tahun 2005 Diberlakukan, Kantor Bupati Humbahas pun Masuk dalam Kawasan Hutan Lindung


medan (SIB)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Generasi Muda (Gema) Naipospos Ir Harry Marbun MSc merisaukan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No 44 Tahun 2005 yang memosisikan sebagian besar tanah ulayat dalam hutan lindung. Bila diberlakukan, kantor Bupati Humbahas pun masuk dalam kawasan hutan lindung yang mengartikan kantor itu harus pindah.
Atas kegerahannya, lanjut Harry Marbun, DPP Gema Naipospos mengajukan hak uji materi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan (Menhut) No 44 Tahun 2005 ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan uji materi karena SK dinilai diskriminatif, tumpang tindih, memberangus hak-hak hidup masyarakat adat dan hukum adat, bahkan merampas hak-hak tanah adat di wilayah ulayat.
Didampingi sekretaris umum Maringan Situmeang SE MKom, bendahara umum Gandhi Situmeang SE Ak, Ketua Panitia Seminar Gema Naipospos Nimrot Halomoan Situmeang SH, sekretaris Sanggam Lumban Gaol SE dan bendahara Freddy Situmeang, pakar hukum Tohom Situmeang di Medan, Kamis, (4/10), Ir Harry Marbun MSc menegaskan pihaknya ingin hak-hak rakyat ditegakkan dalam kaitan SK Menhut No 44 Tahun 2005 tersebut.
Di tempat terpisah, politisi dan ketua Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Sumut Drs Gregorius Lumbanbatu mengatakan, sebagai bagian dari keluarga besar Naipospos, pihaknya mendukung yang dilakukan DPP Gema Naipospos dan secara politis pihaknya melobi DPP PKDI untuk melakukan hal serupa dalam maksud melindungi warga adat.
Harry Marbun mengatakan, langkah uji materi ke MK dilakukan pihaknya sejalan dengan hasil seminar yang digelar DPP Gema Naipospos sekaitan pengukuhan kepengurusan, Minggu (10/10), di Convention Hall Mutiara Nafiri Medan. “SK Menhut No 44 Tahun 2005 memberangus, kalau boleh bilang, membunuhlah… hak hidup masyarakat yang sebagian besar adalah keluarga besar Naipospos,” tandas Harry Marbun.
Harry Marbun menunjuk SK Menhut No 44 Tahun 2005 membuat sebagian besar wilayah daerah masuk kawasan hutan register. Masyarakat Kecamatan Pollung Kabupaten, Humbahas, misalnya, kalau hendak mengurus sertifikat tanah miliknya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) ditolak, akibat wilayah tersebut masuk kawasan hutan register sesuai dengan SK 44 Tahun 2005.
“Keluarga kami dari Naipospos, sudah bermukim di daerah itu sejak zaman penjajahan sampai saat ini. Hutan Register itu, dulu dibuat Belanda hanya untuk mendata satu kawasan masih hutan,” ujar Harry Marbun sambil mengatakan Kantor Bupati Humbahas pun masuk dalam kawasan hutan lindung bila mengacu pada SK Menhut No 44 2005.
Gregorius Lumbanbatu menunjuk data ekstrem, Kecamatan Parlilitan Humbahas, lebih 90 persen masuk kawasan register, sehingga masyarakat tidak dapat mengurus sertifikat tanahnya. “Menhut tahu gak, Parlilitan adalah salah satu tempat persembunyian Raja Sisingamangaraja XII ketika melawan penjajahan Belanda. Kecamatan Parlilitan sudah ada sebelum Belanda masuk ke daerah tersebut, kok penyusunan SK berdasarkan susunan Belanda yang menjajah,” ujar Gregorius Lumbanbatu.
Untuk ukuran dewasa ini, lanjut alumni Universitas Sisingamangaraja XII Medan itu, sebelum SK Menhut No 44 ada, Humbahas adalah daerah pemekaran (dari Taput) dengan luas areal hutan hanya 95.512,84 ha, hutan register seluas 76.000 ha, sedangkan hutan inlivijing seluas 19.512,85 ha. “Lucunya, sejak keluar SK Menhut No 44 tahun 2005, luas hutan berubah menjadi 149.171,29 ha atau 63,87 persen dari luas areal Kabupaten Humbang Hasundutan,” tandas Gregorius Lumbanbatu.
Nimrot Halomoan Situmeang mengucapkan terima kasih karena kegiatan sukses, termasuk dalam menyikapi hal-hal yang berkembang di masyarakat. Tentang seminar akbar yang dihadiri seribuan orang, hadir tokoh lintas agama seperti Pimpinan Pondok Pesantren Alkautsar Jl Pelajar Timur Medan Syech Ali Akbar Marbun, Dr Polin Pospos, Dr Edward Simanjuntak, Raja Bonaran Situmeang SH MHum, pengusaha Hotman Lumban Gaol SE, Josen Simanungkalit MBA, SMT Lumbanbatu, politisi Drs Gregorius Lumbanbatu, Apoan Simanungkalit yang Ketua PDI Perjuangan Deli Serdang, politisi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPRD Tapanuli Utara, Bernat Situmeang BBA, Mangasi Situmeang SH MH, mantan Kajari Taput, Thomson Simanungkalit dan dr Rikardo Situmeang MM. (r10/q)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s