DPRDSU Desak Pemerintah Pusat Revisi SK -44 Menhut 2005 di Humbahas


Doloksanggul (SIB)
Anggota DPRD Sumatera Utara mendesak Pemerintah Pusat agar segera merevisi SK –44 Menhut-II tahun 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) karena telah menimbulkan keresahan dan konflik di tengah masyarakat.
“SK-44 yang dikeluarkan Menteri Kehutanan itu, lahir secara prematur sehingga tidak mendapatkan respon dari masyarakat. Jika melahirkan sesuatu peraturan ataupun undang-undang harus mendengarkan pendapat dari seluruh institusi dan stakeholder. Sehingga ketika diberlakukan tidak menimbulkan konflik dan keresahan di tengah masyarakat. Terkait desakan untuk meninjaunya, DPRDSU sudah membentuk Pansus tata ruang. Kita harapkan semua pihak termasuk Pemkab, tokoh adat/masyarakat menyampaikan data yang jelas untuk ditindaklanjuti ke Pusat. Karenanya, supaya aparat keamanan (Polisi) bertindak arif dan bijaksana menyikapinya. Masyarakat mengambil kayu dari tanah miliknya,” kata Ketua Tim Reses DPRDSU Biller Pasaribu pada pertemuannya dengan masyarakat Kabupaten Humbahas di Wisma Katolik Doloksanggul, Sabtu (20/11).
Kunjungan tim reses DPRDSU ke Dapem VIII Kabupaten Humbahas itu, terdiri dari Biller Pasaribu, Aduhot Simamora, Tohonan Silalahi dan lainnya dalam rangkaian aspirasi masyarakat menyangkut Kehutanan, Pertanian. Pertemuan dengan masyarakat atau petani itu dihadiri Wakil Bupati Humbahas Drs Marganti Manullang, tokoh adat/masyarakat dan para pimpinan SKPD Pemkab Humbahas. Acara tersebut dipandu Kabag Tata Pemerintahan Drs Makden Sihombing.
Biller Pasaribu mengatakan, data wilayah Kabupaten Humbahas harus segera dilengkapi sehingga dalam pembahasan tata ruang oleh DPRDSU dengan jelas dapat terlihat mana hak ulayat, tanah adat, hutan produksi dan hutan lindung. Dengan begitu tidak ada data yang berbeda dengan data Pusat, katanya.
Menurutnya, SK – 44/Menhut-II tahun 2005 harus ditinjau karena tidak memberikan kehidupan kepada masyarakat, khususnya yang berdomisili di pedesaan. “Itu sudah harga mati. Jangan karena SK 44 semua tanah milik dianggap menjadi hutan lindung sehingga masyarakat tidak bisa hidup damai dengan mengembangkan pertanian dan perkebunannya,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan, ditinjau dari UU NO 41 tahun 1999 tentanag Kehutanan, apakah SK 44 dapat dibuat sebagai alat penuntutan oleh penyidik, Biller Pasaribu dari Partai Golkar ini menegaskan, aparat keamanan harus bertindak bijaksana. Jangan semuanya disamaratakan. SK 44 itu dibuat setelah realitasnya tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Maka kita minta supaya aparat Polisi melihat kondisi dan realitas di masyarakat, tegas Biller Pasaribu.
“Kami akan melaporkannya di rapat paripurna DPRDSU. Sesuai dengan tugas kami masing-masing sudah pasti menindaklanjutinya dengan meminta Pemerintah segera meninjau SK 44. Harus direvisi untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Penegasan serupa juga dilontarkan anggota Tim reses DPRDSU Aduhot Simamora, dan Tohonan Silalahi yang menyebut, bahwa SK 44 harus direvisi Pemerintah Pusat.
Sebelumnya pada pertemuan itu, Torus Marbun mewakili tokoh ada/masyarakat Kecamatan Pollung menyampaikan, bahwa SK 44 telah membuat keresahan yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Humbahas.
Marbun mengungkapkan, karena SK 44 ada infromasi berkembang bahwa masyarakat tidak bisa lagi memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) karena semua penghuni di perkampungan kawasan Kecamatan Pollung sudah dianggap monyet yang menumpang hidup di kawasan hutan SK 44. Kami ini manusia, ujar Marbun.
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Humbahas Drs Marganti Manullang ekpos menyangkut kondisi Kehutanan, Pertanian maupun peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Humbahas.
Pada intinya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa masyarakat sangat menginginkan untuk dapat mengusahai tanah miliknya. Tetapi setelah terbit SK 44 tahun 2005 ada lagi terbit izin yang dikuasai suatu perusahaan yang bergerak di bidang kayu untuk hutan produksi sehingga lahan rakyat terpeta.
Dijelaskan, IPHTM dikeluarkan Pemkab Humbahas berdasarkan standart dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku dengan bukti kepemilikan. Tidak ada hak Pemerintah untuk melarang rakyat menebang kayu miliknya. Di luar hutan rakyat tidak diberi izin. “Kita tidak pernah memberikan izin kepada orang yang tidak memiliki lahan. Harus ada lahannya dengan bukti kepemilikan dan usul dari rakyat.
Di sisi lain, wakil bupati juga memaparkan masalah peredaran pupuk bersubsidi di kabupaten Humbahas yang harganya masih terlalu tinggi sehingga menyulitkan petani.(M19/ r)

8 thoughts on “DPRDSU Desak Pemerintah Pusat Revisi SK -44 Menhut 2005 di Humbahas

  1. sejak dulu masalah hutan register ( dulu disebut rimba larangan) telah dibuat batas batas yang jelas. Batas tersebut dibuat/disepakati pengetua masyrakat, kepala desa dan pemerintah. Knapa sekarang pemerintah asal buat sk tampa sosialisasi?. APAKAH BATAS RIMBA LARANGAN YANG DULU DISEPAKATI TIDAK BERARTI LG? Saya pikir itu perlu sebagai acuan pemerintah dalamembuat batas hutan register. Pemerintah sekarang perlu belajar dengan pemerintahan 50 tahun yang lalu dalam membuat batas hutan regster. Pada tanggal 29 nov 1956 di desa sipitu huta, diadakan rapat tentang batas rimba larangan daerah marbun hasundutan (yaitu: desa aeknauli, sipitu huta, pandumaan, pancur batu, huta julu, huta paung).

  2. lanjut: hasil pertemuan 29 nov 1956: menerangkan dengan sesungguhnya atas nama bumi putra(anak negeri) dari tiap tiap kampung mereka itu : 1. Bahwa anak negeri sudah mengetahui seluk beluknja batasnja rimba larangan marbun hasundutan ket. Pem….. Jang kedapatan dalam kampung mereka satu satu. 2.) bahwa dalam batas rimba larangan itu tidak ada lg terletak tanah tanah lain.jang boleh pada pikiran mereka itu dimiliki oleh mereka itu. Ketjuali (lain dari pada) : a. Tanah tanah jang dimasukkan seperti tersebut gambar lampiran

  3. dari hasil diatas dapat kita tafsirkan bahwa batas hutan register sudah disosialisasikan pada tahun 1956, dan masyrakat sudah mengetahui nya. Saya pikir orang tua kita yang umur 60 thn keatas telah mengetahui batas tersebut. Pemerintah jangan asal menerbitkan sk sepert sk 44/menhut/2005 tampa sosialisasi. Sk 44/menhut/2005 perlu ditinjau kembali, demi kepentingan negara yaitu masyarakat.

  4. dari hasil diatas dapat kita tafsirkan bahwa batas hutan register sudah disosialisasikan pada tahun 1956, dan masyrakat sudah mengetahui nya. Saya pikir orang tua kita yang umur 60 thn keatas telah mengetahui batas tersebut. Pemerintah jangan asal menerbitkan sk 44/menhut/2005 tampa sosialisasi. Sk tersebut perlu ditinjau kembali, demi kepentingan negara yaitu masyrakat

  5. dari hasil diatas dapat kita tafsirkan bahwa batas hutan register sudah disosialisasikan pada tahun 1956, dan masyrakat sudah mengetahui nya. Saya pikir orang tua kita yang umur 60 thn keatas telah mengetahui batas tersebut. Pemerintah perlu sosialisasi dulu sebelum menerbitkan sk 44/menhut/2005. Sk tersebut perlu ditinjau kembali, demi kepentingan negara yaitu masyrakat

  6. dalam pertemuan 29 nov 1956 yang hadir diantaranya : 1. Israel lumban gaol ( kepala kampung huta julu), Radja Iskandar Lumban gaol (pengetua dari huta julu), Radja Kalwin Lumban gaol (wkl kepala kampunng huta paung), Leman lumban batu (kepala kampung Pancur batu), Apul lumbangaol (kepala kampung sipitu huta), Radja willim lumban gaol (pengetua dari sipitu huta), Radja garoga lumban gaol ( penetua dari sipitu huta), Radja benjamin lumban gaol (pengetua dari sipitu huta), Radja markus lumban gaol (pengetua dari sipitu huta), Marinus Lumban Gaol ( ANGGOTA DEWAN NEGERI MARBUN HASUNDUTAN) DAI PIHAK PEMERINTAH DIANTARANYA:

  7. J. MARBUN ( asistent wedana kec dolok sanggul), A. Lumban gaol (pemangku kepala negeri marbun hasundutan), W.M. Simatupang (perakit pradja tingkat I ), M. Manullang, Drj.Ken.Tingkat I/kep. Ress. Polisi hutan doloksanggul. Hasil rapat itu disetujui oleh J marbun ( asisten wedana dolok sanggul), disalin sesuai dengan aslinya oleh P.Sormin ( pegawai kehutanan) dan ditandatangani/ stempel oleh R.P Simanjuntak (kepala bag kesatuan pemangkuan hutan silindung).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s