Perkara Illegal Logging, Poldasu Limpahkan BAP Oknum Mantan Plt Kadishut Humbahas ke Kejatisu


Medan (SIB)
Penyidik Sat IV/Tipiter Direktorat Reskrim Poldasu, Kamis (18/11) melimpahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kadishut Humbahas OS, yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus illegal logging di Desa Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) karena telah menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
“BAP tersebut diserahkan untuk penelitian lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum. Jika nanti jaksa menyatakan berkas itu lengkap maka akan dilakukan pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti,” kata Kabid Humas Poldasu melalui Kasubbid Dokliput Humas Poldasu AKBP MP Nainggolan menjawab wartawan di kantornya, Kamis (18/11).
Tersangka OS dijerat pasal 55, 56 KUHP Yo pasal 50 ayat (3) huruf a, b, e dan h Yo pasal 78 ayat (2) dan ayat (7) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar. Namun, OS tidak ditahan.
“Dia tidak perlu ditahan karena masih bisa dipanggil atau unsurnya belum terpenuhi, itu tergantung penyidiknya,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Drs Baharudin Djafar kepada wartawan, Rabu (27/10) lalu.
Sebelumnya, penyidik Satuan IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reskrim Polda Sumut telah memintai keterangan saksi ahli kerusakan hutan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mengungkap kasus illegal logging di Humbahas. Hal itu dilakukan untuk mengetahui volume kerusakan hutan di Humbahas. Selain itu, penyidik juga memintai keterangan saksi ahli perizinan dari Dinas Kehutanan (Dishut) Sumut dan saksi ahli tata ruang.
AKBP MP Nainggolan menjelaskan, hutan yang telah dirambah para pengusaha pemegang izin yang ditandatangani Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing tersebut mencapai puluhan hektar.
Keterlibatan Bupati Belum Ditemukan
Menjawab pertanyaan wartawan tentang indikasi keterlibatan Bupati Humbahas Drs Maddin Sihombing dalam kasus tersebut, AKBP Nainggolan menyebutkan, hingga saat ini penyidik masih menetapkan seorang tersangka, yakni OS. Sementara indikasi keterlibatan bupati belum ditemukan.
“Keterangan para saksi, termasuk saksi ahli belum bisa dijadikan untuk menjerat bupati dalam kasus itu. Jadi hingga saat ini penyidik masih menetapkan satu tersangka,” kata AKBP MP Nainggolan.
Dikatakan, kendati Bupati yang menandatangani surat izin yang dikeluarkan, namun tidak serta merta ia menjadi terlibat atau jadi tersangka. Harus ditelusuri proses pengeluaran izin tersebut, katanya.
Sebelumnya, banyak isu beredar di tengah masyarakat bahwa penyidik akan memeriksa dan kemudian menjadikan bupati jadi tersangka dalam kasus itu. Isu itu semakin gencar setelah satu LSM dari Doloksanggul menemui Wakapoldasu Brigjen Pol Drs Sahala Siallagan untuk melaporkan dugaan keterlibatan bupati dalam kasus perambahan hutan di Humbahas. Bahkan beberapa hari terakhir, sejumlah media massa juga melansir pernyataan LSM di Doloksanggul, yang bernada seolah-olah bupati telah ditetapkan jadi tersangka, kendati belum ada konfirmasi resmi dari pihak penyidik.
Tetapi, sesuai dengan keterangan pihak Poldasu, hingga kini belum ditemukan indikasi keterlibatan bupati dalam kasus illegal logging tersebut. (Pr2/h)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s