Diikuti Ratusan Personil Polres Taput, Humbahas dan Tobasa. Kabid Binkum Poldasu Sosialisasikan Peraturan Kapolri No 8 Tentang HAM

Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on Agustus 20th, 2009

Silangit (SIB)
Bertempat di Aula Kampus Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (UNITA) Silangit, Siborongborong, Tapanuli Utara, Rabu (19/8) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) melalui Kabid Binkum Kombes Pol Drs Jhon Hendri SH, yang didampingi Kompol Rizal serta beberapa staff, mensosialisasikan Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 dan bentuk implementasinya (pelaksanaan) tentang Hak Azasi Manusia yang disahkan 22 Juni lalu. Sosialisasi tersebut dihadiri Kapolres Taput AKBP J Didiek DP SH, Kapolres Humbang Hasundutan AKBP Surya Sofyan Hadi SH, Wakapolres Tobasa Kompol Drs Belna Sembiring, Kabag Binamitra Polres Taput Kompol A. Harahap, beserta para Kapolsek dan ratusan personil yang terdiri dari perwira dan bintara dari ketiga Polres.
Melalui pemaparannya Kabid Binkum menjelaskan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi lembaga yang diberikan mandat untuk menjaga dan penegakan prinsip-prinsip HAM Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bertugas, berfungsi dan berperan sebagai pelindung, pengayom, pembimbing dan penegak hukum, untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan unsur penegak hukum lainnya Polri merupakan penegak hukum yang paling terdepan dan pertama yang selalu bersentuhan dengan HAM. Sementara dalam menunaikan tugas berat tersebut, seringkali personil kepolisian hadapkan kepada penilaian yang harus “perfect” di segala sudut pandang yang diarahkan padanya. Berbagai upaya pengoptimalisasian pelayanan terhadap masyarakat, jelas akan menemukan berbagai tantangan di lapangan karena akan dihadapkan kepada sikap dan sifat dan kebiasaan warga yang heterogen di berbagai daerah. Melaksanakan tugas “plus” ini setiap personil yang juga manusia biasa tersebut, “serba salah” dalam bertindak sering terjadi. Menjawab hal ini tentunya Perkap ini hadir sebagai penataan sistem prosedural yang dipahami dalam internal, khususnya jaminan perlindungan Hak Azasi Manusia (HAM) di tubuh lembaga ini jaminan yang humanis bagi para personil dan masyarakat.
Ditambahkannya, hal ini merupakan pengembangan instrumen Polri berupa Peraturan Kapolri tentang Pedoman Dasar Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri berisi tentang prinsip-prinsip dan standar perlindungan HAM, instrumen-instrumen tentang perlindungan HAM dan Standar-standar HAM dalam penegakan hukum yang menjabarkan bagaimana seorang penegak hukum harus berperilaku dan bersikap dalam berbagai upaya penindakan yang dimulai dari proses penyelidikan, pemanggilan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta melakukan pemeriksaan bagi kepastian hukum yang tidak menyalahi hak-hak asasi seorang manusia yang mengacu pasda beberapa konvensi seperti Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia serta melindungi hak menyampaikan pendapat di muka umum, hak sosial, politik, diskriminasi rasial, dll terkait bagaimana menempatkan sosok mausia secara manusiawi serta hal tersebut dimaktubkan dalam undang-undang.
Kabid binkum yang dalam penjelasannya, senantiasa menciptakan suasana familiar tersebut tampak mendapat sambutan yang responsif dari para peserta, hal ini terlihat dalam suasana segar penuh keakraban dalam diskusi panel yang dimoderatori oleh Kapolres Taput. Menutup acara Jhon Hendri menitipkan souvenir berupa makalah, tulisan rohani bagi motivasi keimanan para personil jelang ramadhan. (Car/PR3/T10/m)